Biaya Haji Bengkak 1,5 T, PKB Komitmen Selamatkan Keberangkatan dan Dana Jemaah

Biaya haji telah mengalami pembengkakan signifikan hingga Rp 1,5 triliun. Padahal kurang dari seminggu lagi kloter pertama jemaah haji asal Indonesia bakal berangkat ke tanah suci.

Begitu kata anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, KH Maman Imanulhaq kepada wartawan, Rabu (1/6).

Maman mengatakan, melonjaknya biaya haji ini bukan karena salah perhitungan, namun lantaran kebijakan baru pemerintah Arab Saudi yang tiba-tiba menaikkan harga paket layanan di masyair baik Arafah, Muzdalifah, maupun Mina.

Kondisi ini bak buah simalakama, di satu sisi pembengkakan anggaran ini menjadi gunjingan publik, sementara sisi lain negara harus memastikan keberangkatan jemaah haji dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

"Komitmen PKB tentunya tegas, yakni pertama menyelamatkan keberangkatan haji, dan yang kedua adalah menyelamatkan dana jemaah haji," kata Maman.

Untuk menyelesaikan kebuntuan itu, Komisi VIII DPR RI pun menyetujui penambahan anggaran yang diambil dari dana efisiensi penyelenggaraan haji sebesar Rp 740 miliar sementara sisanya diambil dari nilai manfaat dana haji.

Persetujuan itu bukan juga tanpa syarat. Maman berharap ke depan tidak boleh terjadi lagi hal serupa. Ia meminta Kementerian Agama untuk bisa mengantisipasi dengan mampu menganalisa nalar kebijakan Arab Saudi.

Memang, saat ini tidak hanya Indonesia saja yang terdampak kebijakan Arab Saudi ini, namun seluruh dunia terkejut dengan kebijakan yang baru diterapkan pada musim haji tahun 2022 ini.

"Bismillah, atas dukungan Komisi VIII DPR RI, insya Allah seluruh rangkaian haji jemaah asal Indonesia bakal terlaksana sesuai dengan jadwal. Saya berdoa semoga semua rangkaian ibadah di tanah suci yang dilaksanakan menghasilkan haji yang mabrur," demikian Maman.