Kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama tujuh setengah tahun dikeluhkan sejumlah kalangan lantaran tak memberikan perubahan lebih baik untuk demokrasi di Indonesia.
Salah satu yang memberikan evaluasi terhadap rezim Jokowi ialah Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf.
Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan tak memberi teladan yang baik kepada masyarakat.
Contoh nyata yang dia lihat, Jokowi melampaui batas membangun dinasti politik. Tidak hanya memasang anak dan menantunya sebagai pejabat eksekutif di tingkat daerah, tapi melebarkan sayap hingga ke lembaga yudikatif melalui perkawinan adiknya, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.
"Jika kedaulatan rakyat dilanggar oleh pemerintahan hari ini (Eksekutif Legislatif dan MK), kepada siapa lagi rakyat mengadu?" ujar Gde Siriana kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (31/5).
Tak cuma itu, Gde Siriana juga menilai tata kelola pemerintahan Jokowi sudah ugal-ugalan. Utamanya dari segi perekonomian, di mana utang negara di masanya sudah mencapai Rp 7.052,5 triliun per Maret 2022.
Dari situ, Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus) ini memberikan pengibaratan kepada Jokowi soal gaya kepemimpinannya yang terkesan abai dengan masa depan bangsa.
"Kepemimpinan nasional hari ini ibarat sopir tembak, enggak peduli dengan kerusakan mobil yang diwariskan kepada sopir berikutnya," tuturnya.
Di samping itu, Gde Sirian juga menyampaikan pandangannya terkait minimnya upaya rezim Jokowi memperbaiki sistem demokrasi Indonesia.
Indikator yang dipakainya yaitu mengenai ambang batas pencalonan presiden atau
presidential threshold 20 persen yang masih dipertahankan.
"Demokrasi dengan pemberlakuan
presidential threshold 20 persen secara sistematis menghancurkan sistem regenerasi kepemimpinan dalam Parpol. Mereka tidak melakukan regenerasi, lebih suka pemimpin instan yang punya elektabilitas tanpa kapabilitas dan visi seorang pemimpin," tandas Gde Siriana.
