Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Nusantara

Menkeu Janji, Tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Hingga 5,9 Persen

SELASA, 31 MEI 2022 | 15:11 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mendatang berada di angka 5,3 persen hingga 5,9 persen. Hal ini akan dibahas secara mendetail antara pemerintah yakni Kementerian Keuangan, Badan Anggaran dan juga Komisi XI DPR RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pertumbuhan ekonomi dalam rentang angka 5,3persen hingga 5,9persen bakal dilihat dari sisi positif dan faktor downside risk atau risiko ke bawah.

"Yang positif adalah kenaikan komoditi. Di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia seperti yang terjadi di tahun 2011 hingga 2012, namun kenaikan komoditas juga menimbulkan tekanan inflasi yang harus diwaspadai,” kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (31/5).


Sri Mulyani mengatakan APBN di tahun 2023 mendatang akan menjadi shock absorber karena akan ada belanja dalam jumlah besar untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pada risiko naiknya target pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

"Oleh karena itu, pemerintah menjelaskan bahwa APBN akan menjadi shock absorber dengan konsekuensi memang belanja untuk kompensasi meningkat namun fokus belanja akan diberikan kepada perlindungan masyarakat dalam hal menjaga daya beli dan menjaga momentum ekonomi dan juga tetap menjaga kesehatan APBN atau konsolidasi fiskal,” katanya.

Dia menambahkan pemerintah percaya diri mampu mengatur pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mendatang dengan target yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Dengan hal itu kita tetap percaya bahwa kemampaun kita untuk mengelola risiko di tahun 2023 tetap akan kita jaga dan rentang pertumbuhannya tetap bisa terlihat pada 5,3 hingga 5,9 persen,” katanya.

"Tentu ketidakpastian global harus masuk di dalam perhitungan baik di pemerintah maupun DPR yaitu perlemahan ekonomi global seperti terjadinya potensi resesi atau stagflasi dan juga dari sisi eskalasi geopolitik,” tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya