Tanpa Pemerintahan Inklusif, Kelompok Perlawanan Afghanistan Siap Gunakan Militer Lawan Taliban

Kelompok perlawanan Taliban di Afghanistan bersama tokoh perempuan, masyarakat sipil sepakat untuk mengambil opsi militer jika Taliban tidak segera membentuk pemerintahan yang inklusif melalui dialog.

Hal itu disepakati selama pertemuan antara Dewan Tertinggi Perlawanan Nasional dengan Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) Thomas West di Turki baru-baru ini.

Permimpin Partai Persatuan Islam sekaligus anggota Dewan Perlawanan, Mohammad Mohaqqeq mengatakan pertemuan itu  ditujukan untuk membahas pembentukan pemerintahan Afghanistan yang menyeluruh melalui dialog dan kesepakatan politik.

The Khaama Press pada Senin (30/5) memuat, pertemuan diakhiri dengan deklarasi bahwa Taliban tidak boleh terus menghancurkan Afghanistan, alih-alih merundingkan solusi.

Menurut para tokoh politik, tidak ada kelompok yang mampu membangun pemerintahan jangka panjang di Afghanistan melalui kekuatan atau tekanan.

Untuk itu, penting untuk membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan yang dicapai melalui dialog. Namun jika gagal, mereka sepakat untuk mengambil opsi militer.

Sementara itu, Taliban baru-baru ini juga menyatakan akan mengadakan Loya Jirga dengan mengundang tokoh-tokoh politik. Tetapi Dewan Tertinggi Perlawanan Nasional untuk Keselamatan Afghanistan menilai tindakan Taliban sebagai sekadar taktik.