Waktu Kampanye Disepakati 90 Hari, Demokrat: Cukup Bagi Rakyat untuk Dalami Program Calon Pemimpin Baru Mereka?

Pemilu 2024 menjadi momentum yang sangat penting bagi bangsa dan negara ini. Apakah akan melangkah maju, atau malah semakin mundur seperti beberapa tahun terakhir.  

Apalagi, pascapandemi, rakyat berharap kondisi di tanah air bisa segera membaik. Ada perubahan dan perbaikan yang diharapkan oleh rakyat melalui momen Pemilu 2024. Seiring kemunculan pemimpin baru yang bisa memperbaiki kondisi negeri ini.

"Pemilu 2024 ini kan milik rakyat. Pesta demokrasi. Ajang perwujudan kedaulatan rakyat, momentum bagi rakyat untuk menyalurkan harapan dan aspirasinya, dengan memilih pemimpin nasional yang baru," ucap Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, melalui keterangannya, Senin (30/5).

Karena itulah, lanjut Zaky, tahapan pemilu sebenarnya menjadi hal yang krusial. Di mana tahapan pemilu bisa memberikan ruang kepada rakyat agar benar-benar dapat mengenal dan mengetahui, seperti apa sosok calon pemimpin nasional ke depannya. Apa visi misi, gagasan besar para calon pemimpin nasional, dan apa yang akan mereka lakukan untuk memperjuangkan perubahan demi masa depan yang lebih baik di negeri ini.

"Jadi, ruang untuk berkampanye, menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besar, program kerja dari tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden seharusnya benar-benar dibuka lebar, bukannya malah semakin dibatasi," tegasnya.

Karena itu, Zaky melihat soal durasu kampanye 120 atau 90 hari bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Ia justru menekankan, apakah waktunya cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami tawaran-tawaran perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan negeri ini, yang disampaikan oleh para calon pemimpin nasional ketika berkampanye.

Lebih lanjut, Zaky berharap kampanye menjadi ajang adu gagasan, adu program, adu solusi untuk pemulihan ekonomi dan perbaikan nasib rakyat.

"Bukan ajang memecah belah. Bukan ajang melontarkan fitnah, hoax, yang mempertajam polarisasi, dan mengekalkan keterbelahan antaranak bangsa," ujarnya.

Zaky juga berharap penentuan setiap aspek teknis Pemilu 2024 oleh KPU lebih mempertimbangkan substansi dan mengedepankan tujuan pelaksanaan pemilu, tak semata unsur kepraktisan atau upaya pengurangan anggaran belaka.

"Apalagi sekadar mengikuti maunya pemerintah. Karena independensi, kemandirian KPU untuk pemilu berjalan dengan jujur dan adil, dilindungi oleh oleh Undang-undang," tandasnya.