Berita

Ketua Aliansi Santri Milenial Indonesia M. Adhiya Muzakki/Net

Politik

Aliansi Santri Minta Kemenag Usut Temuan ICW Soal Pemotongan Dana Bantuan di Pesantren

SENIN, 30 MEI 2022 | 16:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Harus ada tindak lanjut pada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkap adanya berbagai bentuk potongan oleh pihak ketiga dalam dana Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pondok Pesantren (Ponpes) Kementerian Agama.

Pasalnya, potongan yang besarannya sampai 50 persen, didapatkan dari hasil pemantauan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten pada periode pemantauan Maret–November 2021.

Ketua Aliansi Santri Milenial Indonesia M. Adhiya Muzakki mengatakan, harus ada tindak lanjut dari Kemenag pada validasi data yang disampaikan ICW. Pasalnya, kasus-kasus sunat anggaran merupakan salah satu masalah koruptif yang sudah akut di Indonesia.


"Jika informasi itu benar, kasus tersebut harus dibongkar hingga ke akar. Praktik pemotongan dana hingga 50 persen, itu sudah akut, dan sangat tidak bisa dibenarkan," ujar Adhiya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/5).

Dikatakan Adhiya, modus praktik korupsi seperti ini memang sering terdengar di kalangan santri dan pesantren. Dengan berdalih membantu mengurus persyaratan administrasi pesantren, biasanya ada oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan pungutan atau pemotongan biaya.

"Praktik seperti itu sering saya dengar dari teman-teman di pesantren. Kayaknya sudah menjadi rahasia umum. Ada makelar yang bantu urus administrasi, tapi ujung-ujungnya minta bagian," tuturnya.

Menurut alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, informasi dari ICW ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi Kemenag untuk lebih serius membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang memanfaatkan momentum demi kepentingan politik dan uang.

Pasalnya, lanjut Adhiya, praktek pemotongan dana semacam itu tidak sesuai dengan slogan Kemenag yang berbunyi "Ikhlas Beramal".

"Ini memalukan. Slogannya saja ikhlas beramal, tapi masih aja ada pungli program bantuan. Kemenag harus punya tekad benahi masalah seperti ini" tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya