Ketua Aliansi Santri Milenial Indonesia M. Adhiya Muzakki/Net
Harus ada tindak lanjut pada temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkap adanya berbagai bentuk potongan oleh pihak ketiga dalam dana Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Pondok Pesantren (Ponpes) Kementerian Agama.
Pasalnya, potongan yang besarannya sampai 50 persen, didapatkan dari hasil pemantauan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten pada periode pemantauan Maret–November 2021.
Ketua Aliansi Santri Milenial Indonesia M. Adhiya Muzakki mengatakan, harus ada tindak lanjut dari Kemenag pada validasi data yang disampaikan ICW. Pasalnya, kasus-kasus sunat anggaran merupakan salah satu masalah koruptif yang sudah akut di Indonesia.
"Jika informasi itu benar, kasus tersebut harus dibongkar hingga ke akar. Praktik pemotongan dana hingga 50 persen, itu sudah akut, dan sangat tidak bisa dibenarkan," ujar Adhiya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/5).
Dikatakan Adhiya, modus praktik korupsi seperti ini memang sering terdengar di kalangan santri dan pesantren. Dengan berdalih membantu mengurus persyaratan administrasi pesantren, biasanya ada oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan pungutan atau pemotongan biaya.
"Praktik seperti itu sering saya dengar dari teman-teman di pesantren. Kayaknya sudah menjadi rahasia umum. Ada makelar yang bantu urus administrasi, tapi ujung-ujungnya minta bagian," tuturnya.
Menurut alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, informasi dari ICW ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi Kemenag untuk lebih serius membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang memanfaatkan momentum demi kepentingan politik dan uang.
Pasalnya, lanjut Adhiya, praktek pemotongan dana semacam itu tidak sesuai dengan slogan Kemenag yang berbunyi "Ikhlas Beramal".
"Ini memalukan. Slogannya saja ikhlas beramal, tapi masih aja ada pungli program bantuan. Kemenag harus punya tekad benahi masalah seperti ini" tandasnya.
