Anggota komisi XI DPR RI Fauzi Amro/Net
Gejolak internal PT Titan Group yang berdampak pada 6.000 ribuan karyawanya menjadi atensi anggota komisi XI DPR RI Fraksi Nasdem, Fauzi Amro.
Legislator daerah pemilihan (Dapil) 1 Sumatera Selatan ini menyayangkan bahwa seharusnya setiap perusahaan yang ada mampu memberikan kontribusi kepada daerah dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.
“Dengan adanya perusahaan, maka diharapakan ada efek domino antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menarik investasi dan berkontribusi pada pendapatan daerah lewat pajaknya,†kata Fauzi Amro dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/5).
Fauzi mengatakan, PT Titan seharusnya bertanggungjawab lebih dulu terhadap nasib ribuan karyawan yakni dengan memberikan hak-hak dan kewajiban mereka. Oleh karena itu, ia akan mendorong pimpinan komisi XI DPR RI memanggil pihak-pihak terkait termasuk PT Titan Group.
“Saya akan berdiskusi dengan pimpinan komisi XI untuk membahas ini,“ tekan Fauzi.
Sebab, Fauzi mengungkapkan, dalam persoalan ini, terdapat adanya dugaan tindak pidana sehingga Bareskrim Polri merekomendasikan Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran terhadap 40 rekening milik PT Titan Group disamping adanya dugaan kredit macet yang dialami perusahaan batu bara di Sumatera Selatan ini.
“Ini adalah tanggungjawab perusahaan untuk menyelesaikan secara objektif, perusahaan harus memberikan hak-hak karyawan ketika mendapat keuntungan, dan saya meyayangkan perusahaan kurang teliti dalam hal ini,†beber dia.
Menurut politisi Nasdem ini, persoalan PT Titan Group sebetulnya sangatlah sederhana jika dilihat dari sisi bisnis. Dikatakannya, jika PT Titan bangkrut maka langkahnya tidak lain dengan di take over alias diambil alih.
“Kalau memang mereka sudah tidak sanggup ya sudah, tinggal lelang lalu di take over oleh siapa yang sanggup, kan gitu. Sederhana,†ujar Fauzi.
Diketahui, persoalan kredit macet PT Titan Group ini berimbas 6.000 ribuan karyawan tidak mendapatkan gaji bulan Mei. Tak hanya gaji, ribuan karyawan juga tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya atau THR pada lebaran tahun 2022 lantaran 40 rekening milik perusahaan diblokir oleh Bank Mandiri atas rekomendasi Bareskrim Polri.
