Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Davos, Swiss/Ist

Politik

Di Forum Dunia, Airlangga Ungkap Tiga Strategi Tingkatkan Lapangan Kerja selama Pandemi Covid-19

KAMIS, 26 MEI 2022 | 17:29 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Strategi peningkatan lapangan pekerjaan selama masa pandemi Covid-19 dipaparkan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto saat mendapat kehormatan sebagai tamu undangan di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2022 di Davos, Swiss, Rabu (25/5).

Dalam sesi jobs consortium, Airlangga memaparkan tiga strategi Indonesia dalam meningkatkan lapangan kerja di masa pandemi, yakni program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kartu Prakerja, dan Reformasi Struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada program PEN, Pemerintah memiliki berbagai program untuk mendukung UMKM, seperti bantuan dalam bentuk insentif pajak, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan tunai, dan Program Keluarga Harapan.


Berbagai bantuan dalam program PEN tersebut disalurkan untuk meningkatkan peluang lapangan kerja bagi masyarakat.

Selanjutnya, Kartu Prakerja diinisiasi Indonesia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang mendukung peningkatan produktivitas kerja.

Program ini merupakan kebijakan Pemerintah dengan memberikan pelatihan untuk skilling, reskilling, dan upskilling untuk menciptakan SDM berkualitas dan berdaya saing.

“Pengembangan kapasitas SDM merupakan modal utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia yang memerlukan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi dari semua pihak terkait,” kata Menko Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/5).

Ketua Umum Partai Golkar ini juga menyampaikan komitmen Indonesia menciptakan iklim investasi yang lebih baik melalui reformasi struktural UU Cipta Kerja.

Omnibus Law ini telah diakui oleh World Bank sebagai program reformasi ekonomi paling positif yang pernah dilakukan Indonesia selama lebih dari empat dekade.

Di akhir pernyataannya, Airlangga kembali mengingatkan pentingnya pengembangan kapasitas manusia sebagai salah satu kebijakan prioritas yang harus diambil setiap negara.

"Hal ini untuk mengupayakan ketahanan dalam menghadapi cepatnya laju perubahan dunia, termasuk di dunia kerja," tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya