Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Bagi PKS, Luhut Ditunjuk Urus Minyak Goreng Adalah Cerminan Sikap Frustasi Presiden

RABU, 25 MEI 2022 | 11:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Fraksi PKS menilai penunjukkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani sengkarut minyak goreng (migor) berpotensi melanggar UU 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Sebab dalam UU tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif. Penunjukan tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal. Regulasi tentang Kementerian Negara mengatur rambu-rambu, agar pemerintahan berjalan solid dan harmoni.

Begitu ditegaskan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/5).

"Kalau seperti ini, menunjuk sakarebnya dhewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marinves, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengkoordinasikan urusan perminyakgorengan," tegasnya.  

Mulyanto berpandangan bahwa penunjukan Luhut dalam urusan perminyakgorengan ini cerminan sikap frustrasi Presiden Jokowi dalam mengurus soal migor yang kebijakannya berkali-kali gagal.

Menurutnya, sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi, namun faktanya sampai hari ini harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan Pemerintah. Tetap di atas HET. Ini mungkin yang bikin frustrasi presiden.

Penunjukan Presiden Jokowi ini makin membuktikan bahwa dia tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal. Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis.  

“Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri," kata Mulyanto.

Anggota DPR RI Dapil Tangerang Raya itu menduga kebijakan Presiden  ini punya bobot politik yang kental. Apalagi kemarin Menko Perekonomian dianggap publik keliru dalam menafsirkan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya.

Serta dugaan bahwa Lin Chei Wei terkait dengan Kantor Menko Perekonomian. Dalam bahasa terangnnya, Jokowi lebih percaya Luhut ketimbang Airlangga dalam urusan perminyakgorengan ini.

Selain itu, menurut Mulyanto, dengan kembali menerapkan kebijakan DMO-DPO untuk CPO dan menghapus subsidi migor curah dan memindahkan tanggung jawab terkait migor curah dari Menteri Perindustrian menjadi kembali kepada Menteri Perdagangan, makin memperkuat spekulasi tersebut.

Populer

Perkara Baru, KPK Temukan Dugaan Kerugian Puluhan Miliar Rupiah dari Proyek Fiktif di Perusahaan BUMN PT Amarta Karya

Jumat, 17 Juni 2022 | 13:33

Kepala WHO Akui Percaya Virus Corona Berasal dari Laboratorium Wuhan China

Kamis, 23 Juni 2022 | 17:07

Usai Rakernas PDIP, Puan Maharani Jauhi Ganjar Pranowo

Kamis, 23 Juni 2022 | 16:35

Singgung Presiden Harus Orang Indonesia Asli, Syahganda Nainggolan: Sutiyoso Sudah Kasih Tahu Saya, yang Sekarang Asli atau Tidak

Senin, 27 Juni 2022 | 00:21

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Serukan Umat Islam untuk Satu Komando ke Habib Rizieq Shihab Soal Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 11:22

Tiga Partai Dapat Sokongan JK untuk Usung Anies Baswedan Maju Pilpres 2024

Kamis, 23 Juni 2022 | 13:49

Sakit Hati dengan Gerindra, PKS dan Demokrat Kecil Kemungkinan Gabung KIR

Minggu, 19 Juni 2022 | 13:53

UPDATE

Dampingi Petani hingga Ekspor Tanaman Hias ke Belanda, Nusron Sarankan Kerja Duet BNI-Jamkrindo Ditiru

Senin, 27 Juni 2022 | 19:43

Merasa Dirugikan UU Ciptaker, Alasan Partai Buruh Gugat UU P3 ke MK

Senin, 27 Juni 2022 | 19:26

Antisipasi Penyebaran PMK, Pemkot Bandung Mulai Suntik Vaksin Hewan Ternak

Senin, 27 Juni 2022 | 19:25

Lepas Danlanud Pekanbaru Pakai Baracuda, Irjen M Iqbal: Ini Karena Rasa Bangga dan Sayang Kepada Abang

Senin, 27 Juni 2022 | 19:22

Hadirkan Migor Rp 14 Ribu, Mendag Zulhas Minta Produsen Sukseskan Program "Minyak Kita"

Senin, 27 Juni 2022 | 18:55

Doli Kurnia: KIB Belum Tentukan Capres, Kalau Golkar Masih Tetap Airlangga

Senin, 27 Juni 2022 | 18:52

Komisi III Minta Kejaksaan dan Polri Ambil Langkah Konkret Soal Kredit Macet Titan

Senin, 27 Juni 2022 | 18:41

Laut China Selatan Memanas, Filipina Setop Pembicaraan Eksplorasi Energi dengan Beijing

Senin, 27 Juni 2022 | 18:34

Partai Garuda: Jokowi Sedang Jalankan Misi Mulia, Harusnya Kita Bangga

Senin, 27 Juni 2022 | 18:34

Terbukti Langgar Aturan, Anies Cabut Izin Usaha Seluruh Outlet Holywings di Jakarta

Senin, 27 Juni 2022 | 18:09

Selengkapnya