Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade/Net
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan transisi pandemi menuju endemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan strategi agar proyek vaksin oleh BUMN holding farmasi tidak merugi.
Begitu kata anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade kepada wartawan, Selasa (24/5). Pernyataan serupa pernah dia sampaikan saat rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut BUMN Holding Farmasi, Senin (23/5).
Dalam kasus ini, Andre mempertanyakan nasib 3,2 juta dosis vaksin Sinopharm senilai kurang lebih Rp 400 miliar, yang stoknya masih tersedia hingga saat ini.
Sebab di saat bersamaan PT Bio Farma (Persero) akan memproduksi vaksin buatan dalam negeri, yakni Vaksin BUMN pada bulan Juli tahun ini. Bahkan kabar beredar bahwa vaksin tersebut akan diluncurkan pada bulan Juli.
Sementara itu, pemerintah sudah mengumumkan kebijakan transisi menuju endemi.
“Dengan kebijakan pemerintah mengubah status pandemi menuju endemi, bagaimana nasib vaksin ini Pak? Apakah ini nanti dilibatkan sebagai booster ketiga, booster keempat, atau bagaimana. Jangan sampai ini proyek merugi," katanya.
Andre mengingatkan bahwa hingga saat ini masih ada stok 3,2 juta dosis vaksin Sinopharm senilai kurang lebih Rp 400 miliar yang belum terpakai.
Vaksin ini merupakan bagian dari pengadaan Vaksin Gotong Royong kerja sama antara BUMN Holding Farmasi dengan Sinopharm. Mengingat harganya yang tidak sedikit, Andre berharap ada solusi dari pihak terkait.
“Jangan sampai ini nanti jadi temuan," kata Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat itu.
Dia lantas mendorong Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan untuk duduk bersama mencari solusi terbaik bagi sisa vaksin Covid-19.
" Ini angka yang besar. Jangan sampai untung menjadi buntung. Jangan sampai yang sekarang sukses luar biasa, nanti ada temuan BPK karena vaksin Sinopharm-nya kedaluarsa dan tidak bisa dipakai," kata Andre.
