Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Helmy Faishal Zaini/RMOL

Politik

Desak Pemerintah Tegur Kedutaan Inggris yang Kibarkan Bendera Pelangi, Helmy Faishal: Kita Menolak Penyimpangan

SELASA, 24 MEI 2022 | 12:18 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketegasan pemerintah atas sikap Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Indonesia yang mengibarkan bendera simbol LGBT terus ditunggu publik. Pasalnya, jika dibiarkan berlarut, bisa berpotensi merusak hubungan kedua negara.

Desakan pemerintah untuk bersikap tegas kepada Kedubes Inggris disampaikan anggota Komisi I DPR RI, Helmy Faishal Zaini, dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/5).

"Saya menyesalkan dan menyayangkan sikap Kedutaan Besar Inggris di Indonesia yang telah mengunggah foto bendera pelangi simbol LGBT di laman Instagram mereka," ujar Helmy.


Helmy mengatakan, meskipun bendera pelangi itu dikibarkan di kantor kedutaan yang merupakan wilayah ekstrateritorial negara bersangkutan, dan Indonesia tidak memiliki hak untuk melarang kegiatan di wilayah teritorial negara lain, namun sikap menghormati adalah kata kunci yang harus dipegang.

"Pemerintah Inggris pasti tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dan ajaran LGBT dilarang dalam Islam," imbuhnya.

Maka dari itu, politikus PKB ini meminta Kedubes Inggris untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berlarut-larut, yang dikhawatirkan akan berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara.

Di samping itu, Helmy juga mendukung sikap Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dalam menerima perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi.

Akan tetapi, menurutnya, alangkah baiknya sikap tegas penolakan disampaikan terhadap simbol-simbol yang tidak diterima mayoritas masyarakat Indonesia.

"Kami mendukung langkah Menlu RI bahwa kita bisa menerima perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, akan tetapi kita menolak penyimpangan. Baik penyimpangan dalam bernegara maupun perilaku yang menyimpang dari kodrat manusia," demikian Helmy.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya