Berita

Bendera LGBT yang dipasang oleh Kedubes Inggris di Jakarta/Net

Nusantara

Kedubes Inggris Kibarkan Bendera LGBT, Dewan Pembina YKMI: Hati-hati Bahaya Sudah di Halaman Kita

MINGGU, 22 MEI 2022 | 23:00 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kecaman pengibaran bendera yang menjadi lambang LGBT oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta terus menuai kontra.

Dewan Pembina Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) Jamal F Hasyim menyesalkan pengibaran lambang LGBT oleh Kedubes Inggris itu.

“Tindakan itu tidak menghormati nilai-nilai yang dianut mayoritas rakyat Indonesia yang menolak dengan keras kehadiran LGBT sebagai perbuatan, apalagi sebagai gerakan,” kata Jamal F Hasyim dalam keterangan tertulis, Minggu (22/5).


Jamal kemudian mengurai, bahwa LGBT merupakan titik terjauh dari pembuatan keji (fakhsya) dalam Islam, melebihi kekejian perbuatan zina dengan lawan jenis.

Bahkan, ungkapnya, hukuman yang pernah dipraktekkan oleh generasi pertama Islam adalah melempar dari ketinggian atau bahkan dibakar sebagaimana pernah disarankan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.

Memang LGBT bukan hanya soal seks, melainkan kecenderungan kepada sesama jenis, bahkan dari awal perasaan cinta. Banyak yang berujung ke pernikahan. Hukum di negara kita tidak menerima perkawinan semacam itu, sehingga mereka melangsungkannya di luar negeri.

Di Barat, kata Jamal, beberapa negara sudah melegalkan perkawinan sejenis, sebab di luar negeri agama tinggal ornamen simbolik, sedangkan kehidupan sehari-hari mengikuti pandangan yang ateisitik materialistik yang menerima kehadiran LGBT itu.

Yang mengerikan, kata Jamal, gerakan dan kampanye LGBT bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun disponsori oleh lembaga internasional seperti UNDP. Lembaga dibawah PBB itu konon menyediakan dana besar untuk mendanai gerakan LGBT.

Ada yang mengaitkannya dengan program depopulasi dunia, pengurangan jumlah penduduk dunia, karena perkawinan sejenis mengarah kepada kepunahan manusia lantaran tidak menghasilkan keturunan.

“Ujungnya memang pengurangan penduduk dunia selain dengan wabah penyakit, bencana alam, dan makanan/minuman yang dikonsumsi,” ujar dia.

Oleh karena itu, Jamal menduga, pengibaran bendera pelangi yang menjadi simbol LGBT oleh Kedubes Inggris menunjukkan bahwa pemerintah Inggris pun terlibat dalam kampanye global pro LGBT. Apalagi didukung LSM kaki tangan mereka yang notabene adalah orang Indonesia.

“Alarm bahaya sudah harus dinyalakan. Semua harus waspada bahwa bahaya sudah ada di halaman kita. Semoga banyak yang sadar dan bergerak bersama mencegahnya,” demikian Jamal.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya