Berita

Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025, Prof Azyumardi Azra/Repro

Politik

Pimpin Dewan Pers, Prof Azyumardi Tegaskan Pers Harus Jadi Mitra Kritis Pemerintah

SABTU, 21 MEI 2022 | 09:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pers sebagai salah satu pilar demokrasi, sedianya tetap menjadi critical partner atau mitra kritis dalam rangka memastikan keberlangsung demokratisasi di Tanah Air berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk itu, Dewan Pers memastikan akan tetap menjadi mitra pemerintah. Demikian disampaiakan Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025, Prof Azyumardi Azra dikutip dari kanal YouTube FNN Network, Sabtu (21/5).   

“Jadi, apa yang baik harus kita berikan apresiasi, tapi juga yang menurut kita melenceng atau tidak pada tempatnya harus kita kritik,” kata Azyumardi Azra.


Azyumardi Azra yang selalu vokal terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan demokrasi dan merugikan rakyat itu memastikan bahwa pihaknya tidak akan “melempem” setelah didapuk sebagai Ketua Dewan Pers.

“Saya kira enggak juga ya (akan melempem tidak lagi kritis ke pemerintah setelah jadi Ketua Dewan Pers),” tegasnya.

Ia justru memastikan Dewan Pers menjadi mitra kritis pemerintah dalam rangka membangun demokrasi di Indonesia yang belakangan mengalami kemunduran.  

“Memang saya lihat dalam visi misi Dewan Pers ada yang kurang di situ, bahwa Dewan Pers itu menjadi mitra kritis (pemerintah) itu tidak ada. Hanya dikatakan menjadi pemersatu bangsa, iya saya setuju itu," jelasnya.

Selain menjadi mitra kritis pemerintah, Gurubesar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga menyebut, Dewan Pers memiliki tanggung jawab menjaga kohesi sosial, terutama di tahun-tahun politik menjelang Pemilu 2024.

“Karena menjelang 2024 ini sudah banyak sekali friksi-friksi, para aspiran politik untuk menjadi capres atau cawapres. Saya kira pada waktunya meningkatkan suhu politik sehingga bisa memecah belah masyarakat kita. Jadi di sini peran dari pers terutama dengan dewan pers untuk menjaga kohesi sosial itu,” katanya.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya