Berita

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi/Net

Politik

Jawab Sentilan PDIP, Waketum PAN Jamin Koalisi Indonesia Bersatu Tidak Ganggu Pemerintahan

SABTU, 21 MEI 2022 | 08:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Koalisi Indonesia Bersatu berisi Golkar, PAN, dan PPP dipastikan tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menjawab sentilan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menuding Koalisi Indonesia Bersatu terlalu dini memikirkan politik dibanding membantu pemerintahan.

“Koalisi Indonesia Bersatu dijamin tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan karena Pak Airlangga (Ketum Golkar) dan Pak Suharso (Ketum PPP) adalah menteri presiden. Justru KIB bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintahan,” tegas Viva Yoga kepada wartawan, Sabtu (21/5).


KIB, kata dia, tetap berkomitmen dan bertanggung jawab atas peningkatan kinerja pemerintah karena koalisi tersebut merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi-Maruf.

Adanya Koalisi Indonesia Bersatu justru akan menjadi momentum baik untuk mentradisikan penggabungan parpol dalam mempersiapkan Pilpres 2024.

“Tidak diputuskan injury time, last minute. Adanya kesepakatan sejak awal akan mempermudah untuk merencanakan platform koalisi dalam rangka visi Indonesia dan pemerintahan ke depan,” katanya.

Ditambahkan Viva Yoga, KIB juga akan menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat, bahwa pemilu harus diarahkan ke ranah rasional, modern, terukur, transparan, akuntabel, mencerdaskan, dan menggembirakan.

Jika beberapa event silaturahmi antar pimpinan partai politik masih belum menemukan format koalisi, tentu perlu pendalaman lebih lanjut, terutama tentang platform, visi dan rencana kerja, figur dan posisi, serta variabel penilaian lainnya.

“Upaya kreatif masing-masing partai politik untuk saling pendekatan, saling lirik, saling jatuh cinta, dan bersepakat akan menuju pelaminan politik adalah hak dasar parpol yang dijamin UUD 1945 dan diperjelas di UU 7/2017 tentang pemilu,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya