Kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO dan turunannya seharusnya diikuti dengan kebijakan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sawit oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga terkait.
Upaya tersebut perlu dilakukan agar hasil panen petani sawit rakyat tetap bisa tersalurkan ke industri yang membutuhkan, sehingga harga jual TBS tetap terjaga.
Pemerintah, sudah seharusnya membuat kebijakan yang terintegrasi agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas pemberlakuan sebuah kebijakan.
Demikian disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/5).
“Terkait pembelian TBS sawit oleh pemerintah hal ini sangat dimungkinkan. Karena saat ini pemerintah sedang gencar memproduksi biofuel. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membeli hasil panen sawit rakyat. Mereka sudah tidak tahan lagi menanggung beban atas anjloknya harga TBS sejak Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CPO dan turunannya," kata Mulyanto.
Politikus PKS ini tidak memungkiri pemerintah memang menghadapi kondisi yang dilematis. Kendati begitu, ia tetap meminta pemerintah jangan takluk terhadap mafia minyak goreng (migor) dan pengusaha nakal lalu tunduk mencabut kebijakan larangan ekspor CPO tersebut.
Ditegaskan Mulyanto, hal mendesak dan diperlukan oleh masyarakat saat ini yakni kebijakan agar petani sawit rakyat tidak menjadi korban.
"Pemerintah jangan plin-plan dengan kebijakan larangan ekspor CPO. Harga migor curah masih bertengger di angka Rp 19.100 per kg (Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada 17 Mei) jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.500 per kg,†tuturnya.
“Karena itu, saya mendesak pemerintah segera menolong nasib para petani sawit rakyat dengan memberikan insentif. Apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah,†imbuhnya menegaskan.
Menurut Mulyanto, insentif penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah dengan menyerap produk TBS dengan harga wajar. Misalnya dengan membeli dan mengolah biofuel yang bersifat mandatori dari sawit rakyat serta insentif pupuk.
“Selain itu, BUMN Perkebunan dan anak perusahaan yang mengolah hasil perkebunan harus didorong pemerintah untuk meningkatkan serapan produk TBS petani sawit rakyat. Langkah ini akan cukup membantu para petani sawit rakyat selama masa pelarangan ekspor CPO,†paparnya.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, pada 2019 luas lahan sawit rakyat sebesar 5,9 juta hektar atau sekitar 41 persen dari luas total lahan sawit nasional. Adapun lahan BUMN hanya sebesar 4 persen. Sisanya, sebesar 55 persen, adalah lahan sawit dari swasta besar.
Dengan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, maka proporsi sawit rakyat yang terdampak cukup besar.
Tak berselang lama dari kebijakan dari Presiden Jokowi melarang ekspor CPO dan seluruh turunannya diumumkan pada 22 April 2022, harga TBS kelapa sawit di petani rakyat langsung anjlok.
Harga TBS petani hari ini hanya mencapai Rp1.200 per kg, apalagi untuk TBS dari petani yang nonkemitraan. Jauh dari sebelumnya di mana buah sawit petani dihargai Rp3.600 sampai Rp4.000/kg.
