Berita

Ustaz Abdul Shomad/Net

Politik

Ace Hasan Syadzily: Singapura Harus Buktikan Tudingan UAS Sebarkan Paham Radikal

KAMIS, 19 MEI 2022 | 01:38 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Respons terhadap sikap Pemerintah Singapura yang menolak penceramah kondang Ustaz Abdul Shomad terus berdatangan.

Terbaru, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Singapura membuktikan bahwa Ustaz Abdul Somad (UAS) mengancam keselamatan negara karena menyebarkan radikalisme.

Ketua IKALUIN Jakarta itu mengatakan, pemerintah Singapura harus meluruskan apa saja isi ceramah UAS yang mengandung radikalisme.


"Tentu harus diluruskan juga apa saja yang ceramah ceramahnya yang dinilai memang mengandung unsur radikalisme dan mengarah ke kekerasan atas nama agama," kata Ace seperti diberitakan Kantor Berita RMOLBanten.

Politisi Golkra itu menyatakan bahwa pembuktian dan penjelasan dari Singapura diperlukan mengingat UAS mempunyai pengikut yang cukup besar di Indonesia.

"Apa yang disampaikan pemerintah Singapura harus dibuktikan karena bagaimanapun UAS juga memiliki pengikutnya yang cukup besar di Indonesia," ujarnya.

Ia berharap peristiwa UAS dideportasi dari Singapura tidak membuat hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura terganggu. Ia menilai setiap negara berhak menentukan kebijakannya.

Namun begitu, Ace tetap meminta alasan yang jelas dari pemerintah Singapura terkait penolakan UAS menurutnya, harus ada dijelaskan dengan alasan yang jelas.

"Namun tentu penjelasan dari pemerintah Singapura tentu kita harus dapat membuktikan terhadap tuduhan atau penjelasan yang mengatakan bahwa UAS tersebut memang dinilai memiliki pandangan yang bisa mendorong terhadap ekstremisme atau radikalisme," katanya.

Kementerian Dalam Negeri Singapura untuk Indonesia, mengungkapkan alasan UAS dideportasi. Singapura menganggap sosok penyiar agama itu pro ekstremisme dan bom bunuh diri.

UAS dianggap tidak bisa diterima oleh masyarakat Singapura yang cenderung multiras dan multiagama.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya