Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Tolak Masuk UAS, Singapura Punya Persoalan Politik yang Tidak Diungkap ke ASEAN

RABU, 18 MEI 2022 | 09:30 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Persoalan politik di internal negara Singapura perlu dijelaskan secara gamblang kepada negara-negara di Asia Tenggara atau yang tergabung dalam ASEAN.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah berkenaan keputusan Singapura yang menolak masuk Ustaz Abdul Somad beserta rombongan pada Senin lalu (16/5).

Pada dasarnya, kata Fahri, negara-negara ASEAN yang sependapat dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) telah menyepakati bahwa melintasi negara adalah HAM.  


"Statuta ASEAN juga mengatur itu. Makanya enggak perlu visa. Negara tidak perlu menjelaskan kenapa seseorang diterima karena itu hak. Tapi negara wajib menjelaskan kenapa seseorang ditolak (bagi yang setuju prinsip demokrasi dan HAM)," kata Fahri Hamzah dikutip dari akun Twitternya, Rabu (18/5).

Di Indonesia sendiri, kata dia, seluruh konvensi dan aturan internasional yang menjunjung tinggi HAM dalam keimigrasian telah diterapkan melalui UU imigrasi 6/2011.

Maka, jika ada negara di ASEAN, khususnya yang telah menyepakati perjalanan tanpa visa harus mengumumkan ke semua negara tetangga mengenai daftar orang yang ditolak masuk karena alasan politik.

Hal tersebut semata-mata untuk menghindari adanya insiden penolakan oleh petugas imigrasi setempat.

Namun demikian, apa yang dialami UAS cukup mengagetkan lantaran dai lulusan Al Azhar, Mesir ini tidak ditolak saat bertandang ke negara lain, seperti Brunei Darussalam dan Malaysia.

"Artinya, persoalan politik dalam negeri negara yang menolaknya (Singapura) perlu dijelaskan karena itu harus menjadi pandangan bersama negara ASEAN," ujar mantan Wakil Ketua DPR RI.

Oleh karenanya, ia memandang tindakan yang dilakukan Singapura dengan menolak UAS tidak beradab.

"Apalagi jika perjalanan itu murni wisata dengan perempuan dan anak bayi di bawah 1 tahun. Ini melanggar nilai-nilai dasar ASEAN," tutupnya.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya