Berita

Menteri Kabinet Kerja Jokowi-Maruf/Net

Politik

Agar Tak Ganggu Jalannya Pemerintahan, Menteri yang Mau Nyapres Disarankan Mundur

SELASA, 17 MEI 2022 | 13:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Agar pemerintahan berjalan dengan baik, menteri kabinet yang akan maju mengikuti kontestasi Pilpres 2024 diminta untuk segera mengundurkan diri.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Alif Kamal. Alif menilai, ritme kerja kementerian dipastikan terganggu oleh manuver-manuver politik para menteri yang berkeinginan maju dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Agar ritme kerja kabinet Jokowi Maruf tidak terganggu dengan manuver menteri yang akan maju sebagai capres," ujar Alif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/5).


Menurut Alif, jika dibiarkan terus menerus, publik akan merasa kebingungan menilai kinerja para menteri tersebut. Sebab, aroma politik 2024 sudah semakin dekat, kinerja murni kementerian digunakan untuk bahan kampanye.

"Publik akan susah menilai mana kerja kementerian, mana kerja untuk kepentingan politik capres 2024," kata Alif.

Apalagi kata Alif, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah mengingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas kementeriannya masing-masing. Presiden dan Wakil Presiden dianggap sudah merasa terganggu dengan manuver-manuver tersebut.

"Presiden dan Wapres pun sudah merasa terganggu dengan manuver beberapa menteri yang akan maju sebagai capres. Keduanya sudah mengingatkan agar para menteri fokus menjalankan tugas masing-masing," terang Alif.

Dengan demikian, Alif meminta kepada para menteri yang akan maju dalam Pilpres 2024, untuk tidak ragu akan kehilangan momentum jika mengundurkan diri dari kabinet.

"Yakinkan saja mesin politik terutama partai politik yang berhak mengusung capres yang akan memilih anda. Kalau mesin anda kuat dan diterima masyarakat, pasti akan menang," pungkas Alif.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya