Relawan Jokowi Mania Duga Menkes Bagian dari Mafia Vaksinasi

Dugaan adanya mafia yang berkain di program vaksinasi Covid-19 bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya, itu sudah menjadi fakta yang jelas.

Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel menyesalkan tidak ada satu pun orang yang dijerat hukum padahal jelas besar sekali penggunaan anggaran Negara untuk program vaksin ini dihambur-hamburkan.

“Soal mafia vaksin itu bukan dugaan, emang bener kok. Faktanya sampai detik ini tidak ada satupun yang ditangkap. Tidak ada satu pun yang dijerat hukum, (padahal) jelas-jelas merugikan Negara gitu loh. Pertama kita liat berapa banyak duit atau anggaran negara terserap dalam penanganan vaksin dan duitnya itu dihambur-hamburkan,” kata Noel dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/5).

Menurut Noel, bukan hanya menghamburkan anggaran negara, lebih jauh daripada itu pembiayaan untuk vaksinasi Covid-19 juga dijadikan alat bancakan oleh garong dan maling.

“Pertanggung jawabannya tidak ada sampai detik ini. Dan itu kan jadi alat pesta pora dari garong-garong dan maling-maling. Jadi ga pakai dugaan,” sesal Noel.

Noel menyatakan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebagai salah satu orang yang paling berpengaruh dan bertanggungjawab terhadap atas adanya mafia vaksin Covid-19 tersebut.

“Ya memang dia pemainnya, bagaimana. Dia punya peran besar dalam mencopot jabatan Dr. Terawan. Sudah banyak ngawurnya,” tegasnya.

Aktivis ‘98 ini juga meminta kepada Presiden untuk segera mereshuffle Menteri-menteri yang dinilai memiliki peran andil dalam adanya mafia-mafia yang merugikan negara saat ini.

“Kan dia sudah tahu, itu di sekitarnya banyak garong-garong. Menteri-menteri yang garong-garong itu ada tiga pilihan. Dia ditangkap oleh penegak hukum, mengundurkan diri atau direshuffle begitu saja," tegas Noel.

Di sisi lain, Noel menilai bahwa dengan putusan Mahkamah Agung (MA) sudah seharusnya Pemerintah tidak lagi bermain-main dan harus hadir menyediakan vaksin halal bagi masyarakat.

"Saya rasa pemerintah harus mengikuti keputusan Mahkamah Agung (MA), Jadi negara harus benar-benar hadir jangan main-main," tandasnya.