Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin saat divaksin/Net
Fraksi PAN DPR RI meminta Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin untuk mendorong pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait kewajiban penyediaan vaksin halal bagi masyarakat.
Permintaan itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, yang menilai Wakil Presiden Maruf Amin sebagai tokoh politik dan tokoh umat yang paling mengerti soal urgensi penggunaan vaksin halal.
Pasalnya, sebelum menjadi wakil presiden, KH Maruf Amin adalah Ketua Umum MUI yang memiliki pengalaman dan perjuangan yang panjang dalam pembumian produk halal di Indonesia.
“Bahkan melalui munas terbaru, beliau dikukuhkan lagi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Tidak salah, jika beliau dipandang sebagai ikon penggunaan produk halal di Indonesia,†tegas Saleh.
Anggota Komisi IX DPR RI ini menambahkan, dengan posisinya sebagai wakil presiden, maka akan lebih mudah bagi Maruf Amin untuk memerintahkan penggunaan produk halal bagi seluruh masyarakat.
"Apalagi, produk itu adalah berjenis vaksin. Kalau wapres mau, bisa saja menkes dan pihak kemenkes dipanggil. Minta penjelasan soal putusan MA. Mengapa belum bisa dilaksanakan dan dieksekusi,†imbuhnya.
Saleh mengatakan jika wakil presiden sudahturun tangan, diyakini pelaksanaan putusan MA itu akan segera terlaksana. Sebab, di mata masyarakat, wakil presiden tidak hanya memiliki simbol kekuasaan politik, tetapi juga pada saat yang sama memegang otoritas pengetahuan agama Islam yang sangat kuat.
"Kesempatan seperti ini sangat berharga untuk menunjukkan keberpihakan pada perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Kalau masih pakai vaksin non-halal, kasihan masyarakat. Apalagi, jamak sudah diketahui adanya putusan MA ini,†katanya.
Pihaknya meyakini bahwa Presiden Joko Widodo akan setuju jika Maruf Amin mengambil bagian dari pelaksaan putusan MA ini.
"Tentu itu akan sangat membantu pemerintah. Paling tidak untuk menunjukkan keberpihakan pada supremasi hukum dan perlindungan konsumen muslim di Indonesia. Itu adalah juga bagian dari manifestasi pelaksanaan HAM,†tutupnya.
