Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Puji Seruan Jokowi di Hadapan Joe Biden, Profesor Hikmahanto: Ini Keberanian Indonesia Tegaskan Bebas Aktif

MINGGU, 15 MEI 2022 | 09:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Seruan Presiden Joko Widodo dalam KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar di Departemen Luar Negeri AS, Washington, Jumat (13/5), merupakan sebuah keberanian besar. Sebab, di hadapan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Jokowi berani menyerukan agar perang di Ukraina agar segera dihentikan.

Begitu kata Gurubesar Ilmu Hukum Internasional, Profesor Hikmahanto Juwana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/5).

"Ini merupakan keberanian tersendiri bagi Indonesia untuk menegaskan politik luar negeri (polugri) bebas aktif dihadapan Presiden AS Joe Biden dan jajaran birokrasinya,” tegasnya.


Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini menambahkan Presiden Joko Widodo seolah-olah tidak memiliki beban moral dalam menyampaikan pernyataannya.

"Presiden Jokowi seolah tidak memiliki beban untuk menyampaikan di tengah harapan AS kepada negara-negara ASEAN untuk mengekor kebijakan AS mengutuk serangan Rusia ke Ukraina,” imbuhnya.

Dalam seruan Presiden Jokowi untuk menghentikan perang, Hikmahanto menilai Jokowi tidak menyebut apakah perang tersebut salah karena melanggar hukum internasional atau perang yang dapat dibenarkan.

"Presiden juga tidak menggunakan istilah 'invasi' atas serangan Rusia ke Ukraina sebagaimana AS dan sekutunya mengistilahkan,” ujarnya.

Bahkan, kata Hikmahanto, Presiden Joko Widodo berani menyampaikan pernyataan “Saat dunia membutuhkan kerja sama dan kolaborasi, justru rivalitas dan konfrontasi makin menajam. Saat dunia membutuhkan multilateralisme yang makin kokoh justru unilateralisme yang makin mengemuka."

"Pernyataan tersebut jelas ditujukan kepada pihak-pihak yang berseteru dalam perkembangan perang di Ukraina yaitu AS dan sekutunya yang berhadapan dengan Rusia,” tutupnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya