Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Puji Seruan Jokowi di Hadapan Joe Biden, Profesor Hikmahanto: Ini Keberanian Indonesia Tegaskan Bebas Aktif

MINGGU, 15 MEI 2022 | 09:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Seruan Presiden Joko Widodo dalam KTT Khusus ASEAN-AS yang digelar di Departemen Luar Negeri AS, Washington, Jumat (13/5), merupakan sebuah keberanian besar. Sebab, di hadapan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Jokowi berani menyerukan agar perang di Ukraina agar segera dihentikan.

Begitu kata Gurubesar Ilmu Hukum Internasional, Profesor Hikmahanto Juwana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (15/5).

"Ini merupakan keberanian tersendiri bagi Indonesia untuk menegaskan politik luar negeri (polugri) bebas aktif dihadapan Presiden AS Joe Biden dan jajaran birokrasinya,” tegasnya.


Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini menambahkan Presiden Joko Widodo seolah-olah tidak memiliki beban moral dalam menyampaikan pernyataannya.

"Presiden Jokowi seolah tidak memiliki beban untuk menyampaikan di tengah harapan AS kepada negara-negara ASEAN untuk mengekor kebijakan AS mengutuk serangan Rusia ke Ukraina,” imbuhnya.

Dalam seruan Presiden Jokowi untuk menghentikan perang, Hikmahanto menilai Jokowi tidak menyebut apakah perang tersebut salah karena melanggar hukum internasional atau perang yang dapat dibenarkan.

"Presiden juga tidak menggunakan istilah 'invasi' atas serangan Rusia ke Ukraina sebagaimana AS dan sekutunya mengistilahkan,” ujarnya.

Bahkan, kata Hikmahanto, Presiden Joko Widodo berani menyampaikan pernyataan “Saat dunia membutuhkan kerja sama dan kolaborasi, justru rivalitas dan konfrontasi makin menajam. Saat dunia membutuhkan multilateralisme yang makin kokoh justru unilateralisme yang makin mengemuka."

"Pernyataan tersebut jelas ditujukan kepada pihak-pihak yang berseteru dalam perkembangan perang di Ukraina yaitu AS dan sekutunya yang berhadapan dengan Rusia,” tutupnya.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya