Berita

Ribuan buruh mulai berdatangan di depan Gedung DPR RI, Jakarta untuk menggelar demonstrasi, Sabtu, 14 Mei 2022/RMOL

Nusantara

Ribuan Buruh Sudah Tiba di Gedung DPR, Bawa 18 Tuntutan

SABTU, 14 MEI 2022 | 10:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia tiba di gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (14/5).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi sekitar pukul 10.25 WIB, massa buruh didominasi baju dan atribut serba oranye khas warna Partai Buruh.

Aksi buruh ini sebagai bentuk Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2022 lalu, namun diperingati oleh ribuan massa pada hari ini.


Partai buruh ini terdiri KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Besar, 60 Federasi Serikat Buruh Tingkat Nasional, SPI, Forum Guru Honorer, UPC, Jala PRT, Buruh Migran, Organisasi Perempuan, hingga Ojol.

Sebelumnya, Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI, Kahar S. Cahyono sebelumya, KSPI bersama elemen buruh lainnya akan bergerak menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 10.00 WIB nanti.

“Jadi, hari ini jam 10.00 WIB kita ke DPR,” kata Kahar saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Sabtu (14/5).

Pada peringatan May Day tahun ini, KSPI membawa sedikitnya 18 tuntutan aksi, yakni tolak Omnibus law UU Cipta Kerja; Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas; Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB.

Lalu tolak upah murah; Hapus outsourcing; Tolak kenaikan pajak PPn; Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran; Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; Stop kriminalisasi petani;

Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis; Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; Pemberdayaan sektor informal; Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

Kemudian tuntut status driver Ojol sebagai pekerja, bukan mitra kerja; Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;

Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya