Berita

Ribuan buruh mulai berdatangan di depan Gedung DPR RI, Jakarta untuk menggelar demonstrasi, Sabtu, 14 Mei 2022/RMOL

Nusantara

Ribuan Buruh Sudah Tiba di Gedung DPR, Bawa 18 Tuntutan

SABTU, 14 MEI 2022 | 10:44 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ribuan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Gerakan Buruh Indonesia tiba di gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (14/5).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi sekitar pukul 10.25 WIB, massa buruh didominasi baju dan atribut serba oranye khas warna Partai Buruh.

Aksi buruh ini sebagai bentuk Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada 1 Mei 2022 lalu, namun diperingati oleh ribuan massa pada hari ini.


Partai buruh ini terdiri KSPI, Konfederasi Serikat Buruh Besar, 60 Federasi Serikat Buruh Tingkat Nasional, SPI, Forum Guru Honorer, UPC, Jala PRT, Buruh Migran, Organisasi Perempuan, hingga Ojol.

Sebelumnya, Ketua Departemen Media dan Komunikasi KSPI, Kahar S. Cahyono sebelumya, KSPI bersama elemen buruh lainnya akan bergerak menuju Gedung DPR RI sekitar pukul 10.00 WIB nanti.

“Jadi, hari ini jam 10.00 WIB kita ke DPR,” kata Kahar saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Sabtu (14/5).

Pada peringatan May Day tahun ini, KSPI membawa sedikitnya 18 tuntutan aksi, yakni tolak Omnibus law UU Cipta Kerja; Turunkan harga bahan pokok (minyak goreng, daging, tepung, telur, dll), BBM, dan gas; Sahkan RUU PPRT, tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB.

Lalu tolak upah murah; Hapus outsourcing; Tolak kenaikan pajak PPn; Sahkan RPP Perlindungan ABK dan Buruh Migran; Tolak pengurangan peserta PBI Jaminan Kesehatan; Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria; Stop kriminalisasi petani;

Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis; Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS; Pemberdayaan sektor informal; Ratifikasi Konversi ILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja;

Kemudian tuntut status driver Ojol sebagai pekerja, bukan mitra kerja; Laksanakan Pemilu tepat waktu 14 Februari 2024 secara jurdil dan tanpa politik uang;

Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial (jaminan makanan, perumahan, pengangguran, pendidikan, dan air bersih); dan tidak boleh ada orang kelaparan di negeri yang kaya.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Bahlil Ungkap Defisit Minyak RI Hampir 1 Juta Barel per Hari

Selasa, 15 September 2026 | 10:24

Pemerintah Terus Perbaiki DTSEN agar Bansos Tepat Sasaran

Selasa, 15 September 2026 | 10:15

Jelang Sertijab Menteri Keuangan, Rupiah Melemah ke Rp17.674 per Dolar AS

Selasa, 15 September 2026 | 10:10

Pitra Romadoni Pilih Restoratif Justice soal Kasus ITE di Polres Bogor

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

Bahlil Buka Suara soal Antrean BBM Subsidi di Makassar

Selasa, 15 September 2026 | 10:05

KPK Benarkan Presiden Direktur Summarecon Agung Turut Terjaring OTT

Selasa, 15 September 2026 | 10:02

IBC Mulai Produksi Baterai di Karawang, Kapasitas Awal 6,9 GWh

Selasa, 15 September 2026 | 09:57

Ruang Akademik Menuju Ekosistem Hak Asasi Manusia

Selasa, 15 September 2026 | 09:48

Turun Dua Hari Beruntun, Emas Antam Ambruk ke Rp2,5 Juta per Gram

Selasa, 15 September 2026 | 09:44

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon Usai OTT

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Selengkapnya