Berita

Ilustrasi /Net

Dunia

Korsel Niat Bantu Korut Mengatasi Wabah Covid-19 Pertamanya, Rencana Kirim Vaksin

JUMAT, 13 MEI 2022 | 21:53 WIB | LAPORAN: SULTHAN NABIL HERDIATMOKO

Melirik tetangganya yang dilanda wabah Covid-19 untuk pertama kalinya, Kantor Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan bahwa pihaknya berniat untuk membantu Korea Utara, termasuk menyediakan vaksin.

Rencana itu diumumkan pada Jumat (13/5), dan langkah-langkah spesifiknya akan dibahas dengan Pyongyang.

Korea Utara hingga kini tidak diketahui apakah mereka telah mengimpor atau memberikan vaksin Covid-19 apa pun, dan merupakan satu dari dua negara yang belum memulai kampanye vaksinasi.


Beberapa analis berpendapat bahwa "diplomasi vaksin" dengan Korut dapat meredakan ketegangan di bidang lain seperti senjata nuklir negara itu dan program rudal balistik.

"Jika kerja sama antar-Korea benar-benar terjadi, itu akan membantu meredakan ketegangan militer dan membuka kembali pembicaraan, dan berpotensi mengarah pada pertukaran kemanusiaan seperti reuni keluarga yang terpisah," ujar Cheong Seong-chang, direktur pusat studi Korea Utara Institut Sejong di Korea Selatan kepada Reuters, Jumat (13/5).

Namun bantuan berbau realpolitik itu mungkin juga menjadi alasan utama mengapa Korea Utara ragu-ragu untuk menerimanya.

Menurut Cheong, Pyongyang mungkin lebih mungkin untuk menjangkau sekutunya di Beijing terlebih dahulu, meskipun Pyongyang menolak tawaran sebelumnya berupa tiga juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac Biotech China.

Pejabat Korea Selatan mengatakan bahwa Korut tidak menginginkan vaksin Sinovac atau Astrazeneca, dikatakan mereka lebih memilih Moderna dan Pfizer buatan Amerika Serikat.

Mereka juga menambahkan bahwa pembicaraan dengan skema pembagian vaksin global Covax terhenti karena Korut menolak untuk menyetujui klausal ganti rugi terkait efek samping vaksin.

"Tapi itu kan sebelum wabah, dan sekarang mereka dalam keadaan darurat," ujar Kwon Young-se, calon Menteri Unifikasi Korea Selatan yang bertanggung jawab atas hubungan antar-Korea.

Thae Young-ho, mantan diplomat Korea Utara yang sekarang menjadi anggota parlemen Korea Selatan, meminta Yoon untuk mencari pengecualian sanksi sementara selama pertemuan puncaknya yang akan datang dengan Presiden AS Joe Biden untuk mengizinkan pengiriman bahan bakar dan pembangkit listrik ke Korut.

“Semua orang berbicara tentang dukungan vaksin, tetapi Korea Utara tidak memiliki infrastruktur untuk menyimpan vaksin di cold storage atau energi untuk memelihara sistemnya,” tegasnya.

“Itu sama saja seperti memberi nasi pada rumah tangga yang tidak memiliki kompor dan kayu bakar (sia-sia),” tutupnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya