Berita

Industri pengolahan sawit/Net

Politik

Imbas Ketidakpastian Kebijakan Larangan Ekspor Jokowi, Pabrik dan Petani Kelapa Sawit di Ujung Tanduk

JUMAT, 13 MEI 2022 | 19:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Larangan ekspor sementara minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh pemerintah mulai dirasakan imbasnya oleh pengusaha dan juga petani kelapa sawit, lantaran waktu pemberlakuan aturan ini tidak menentu.

Perawakilan Rakyat Pelaku Usaha, Aidil Fitri mengungkap, pihaknya telah melakukan investigasi lapangan terkait stok CPO dan tandan buah segara (TBS) kelapa sawit.

"Dari hasil investigasi di lapangan semua tengki di pelabuhan penuh maupun di pabrik Oleh CPO yang sampai saat ini belum terjual. Sementara pabrik juga TBS menumpuk akibat dari belum bisanya CPO dan karnel untuk di ekspor," ujar Aidil dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (13/5).


Ketentuan larangan ekspor yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, khususnya untuk menyelesaikan masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sejak akhir tahun 2021, tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

"Presiden belum mencabut terkait larangan untuk ekspor CPO dan karnel. Bisa-bisa pabrik akan setop membeli TBS karena PKS (pabrik kelapa sawit) tidak bisa beroperasi karena tangki penampung CPO penuh," ungkapnya.

Maka dari itu, Aidil memandang perlu adanya pertimbangan dari Jokowi dan juga jajarannya di pemerintah untuk tidak melanjutkan kebijakan laarangan ekspor. Karena dia melihat, salah satu contohnya masyarakat di Jambi yang secara khusus hidup dari perkebunan sawit dan karet mulai ketar ketir kehilangan pendapatan.

"Saat ini sawit merupakan sumber penghasilan andalan masyarakat. Maka untuk itu masyarakat meminta kepada pemerintah agar segera mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang menentukan hajat orang banyak," tuturnya.

"Apabila hal ini tidak juga segera diatasi sementara kehidupan rakyat petani sawit terus berjalan, maka apabila PKS tidak membeli TBS petani sawit, mau dari sumber mana untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari," demikian Aidil.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Kini Posko Pengungsian Korban Gempa NTT Tersedia Internet Gratis

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:45

HUT ke-81 RI Momen Memperkuat Kebersamaan dan Gotong Royong

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:28

Merdeka Bernegara, Jalan Panjang Berbangsa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 01:00

32 Kendaraan Hias Semarakkan Karnaval Bersatu Harmoni Nusantara di Monas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:50

Langkah Cepat Polri Tangani Korban Gempa NTT Tuai Apresiasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:30

Polda Malut Terima 16 Senjata Api Ilegal dari Warga

Selasa, 18 Agustus 2026 | 00:05

Saatnya Indonesia Berdaulat dalam Sektor Pangan dan Energi

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:45

Upaya Menjaga Kedaulatan Pilihan Pengurus NU

Senin, 17 Agustus 2026 | 23:22

BCA dan Pegadaian Luncurkan Layanan Tabungan Emas di myBCA

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:51

Listrik dan Telekomunikasi di Flores Hampir Pulih 100 Persen

Senin, 17 Agustus 2026 | 22:50

Selengkapnya