Berita

Industri pengolahan sawit/Net

Politik

Imbas Ketidakpastian Kebijakan Larangan Ekspor Jokowi, Pabrik dan Petani Kelapa Sawit di Ujung Tanduk

JUMAT, 13 MEI 2022 | 19:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Larangan ekspor sementara minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh pemerintah mulai dirasakan imbasnya oleh pengusaha dan juga petani kelapa sawit, lantaran waktu pemberlakuan aturan ini tidak menentu.

Perawakilan Rakyat Pelaku Usaha, Aidil Fitri mengungkap, pihaknya telah melakukan investigasi lapangan terkait stok CPO dan tandan buah segara (TBS) kelapa sawit.

"Dari hasil investigasi di lapangan semua tengki di pelabuhan penuh maupun di pabrik Oleh CPO yang sampai saat ini belum terjual. Sementara pabrik juga TBS menumpuk akibat dari belum bisanya CPO dan karnel untuk di ekspor," ujar Aidil dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (13/5).

Ketentuan larangan ekspor yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, khususnya untuk menyelesaikan masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sejak akhir tahun 2021, tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

"Presiden belum mencabut terkait larangan untuk ekspor CPO dan karnel. Bisa-bisa pabrik akan setop membeli TBS karena PKS (pabrik kelapa sawit) tidak bisa beroperasi karena tangki penampung CPO penuh," ungkapnya.

Maka dari itu, Aidil memandang perlu adanya pertimbangan dari Jokowi dan juga jajarannya di pemerintah untuk tidak melanjutkan kebijakan laarangan ekspor. Karena dia melihat, salah satu contohnya masyarakat di Jambi yang secara khusus hidup dari perkebunan sawit dan karet mulai ketar ketir kehilangan pendapatan.

"Saat ini sawit merupakan sumber penghasilan andalan masyarakat. Maka untuk itu masyarakat meminta kepada pemerintah agar segera mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang menentukan hajat orang banyak," tuturnya.

"Apabila hal ini tidak juga segera diatasi sementara kehidupan rakyat petani sawit terus berjalan, maka apabila PKS tidak membeli TBS petani sawit, mau dari sumber mana untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari," demikian Aidil.

Populer

Pernah Bertugas di KPK, Kapolres Boyolali Jebolan Akpol 2003

Senin, 07 Oktober 2024 | 04:21

Warganet Beberkan Kejanggalan Kampus Raffi Ahmad Peroleh Gelar Doktor Kehormatan

Senin, 30 September 2024 | 05:26

Laksdya Irvansyah Dianggap Gagal Bangun Jati Diri Coast Guard

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 03:45

WNI Kepoin Kampus Pemberi Gelar Raffi Ahmad di Thailand, Hasilnya Mengagetkan

Minggu, 29 September 2024 | 23:46

Aduan Kebohongan sebagai Gugatan Perdata

Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:03

Selebgram Korban Penganiayaan Ketum Parpol Ternyata Mantan Kekasih Atta Halilintar

Senin, 07 Oktober 2024 | 14:01

Stasiun Manggarai Chaos!

Sabtu, 05 Oktober 2024 | 13:03

UPDATE

Anak Usaha Telkom Hadirkan DreadHaunt, Gim Bergenre Survival Horror

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:57

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

2 Jam 1 Meja

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:40

Dua Mantan Pegawai Waskita Karya Digarap Kejagung

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:38

KPK Sita 7 Mobil dan Uang Rp1 Miliar usai Geledah 10 Rumah

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:24

Bareskrim Bakal Bongkar Puluhan Artis dan Influencer Terlibat Promosi Judol

Rabu, 09 Oktober 2024 | 00:42

Mudahkan Warga Urus Paspor, Imigration Lounge Kini Hadir di Mal Taman Anggrek

Rabu, 09 Oktober 2024 | 00:19

KPK Cekal 5 Tersangka Korupsi Pencairan Kredit Usaha Bank Jepara Artha

Selasa, 08 Oktober 2024 | 23:52

Polisi Tangkap Penyekap Bocah 12 Tahun Selama Seminggu di Kalideres

Selasa, 08 Oktober 2024 | 23:42

KPK Usut Dugaan Korupsi Pencairan Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha

Selasa, 08 Oktober 2024 | 22:52

Selengkapnya