Berita

Industri pengolahan sawit/Net

Politik

Imbas Ketidakpastian Kebijakan Larangan Ekspor Jokowi, Pabrik dan Petani Kelapa Sawit di Ujung Tanduk

JUMAT, 13 MEI 2022 | 19:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Larangan ekspor sementara minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) oleh pemerintah mulai dirasakan imbasnya oleh pengusaha dan juga petani kelapa sawit, lantaran waktu pemberlakuan aturan ini tidak menentu.

Perawakilan Rakyat Pelaku Usaha, Aidil Fitri mengungkap, pihaknya telah melakukan investigasi lapangan terkait stok CPO dan tandan buah segara (TBS) kelapa sawit.

"Dari hasil investigasi di lapangan semua tengki di pelabuhan penuh maupun di pabrik Oleh CPO yang sampai saat ini belum terjual. Sementara pabrik juga TBS menumpuk akibat dari belum bisanya CPO dan karnel untuk di ekspor," ujar Aidil dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (13/5).


Ketentuan larangan ekspor yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, khususnya untuk menyelesaikan masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sejak akhir tahun 2021, tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

"Presiden belum mencabut terkait larangan untuk ekspor CPO dan karnel. Bisa-bisa pabrik akan setop membeli TBS karena PKS (pabrik kelapa sawit) tidak bisa beroperasi karena tangki penampung CPO penuh," ungkapnya.

Maka dari itu, Aidil memandang perlu adanya pertimbangan dari Jokowi dan juga jajarannya di pemerintah untuk tidak melanjutkan kebijakan laarangan ekspor. Karena dia melihat, salah satu contohnya masyarakat di Jambi yang secara khusus hidup dari perkebunan sawit dan karet mulai ketar ketir kehilangan pendapatan.

"Saat ini sawit merupakan sumber penghasilan andalan masyarakat. Maka untuk itu masyarakat meminta kepada pemerintah agar segera mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang menentukan hajat orang banyak," tuturnya.

"Apabila hal ini tidak juga segera diatasi sementara kehidupan rakyat petani sawit terus berjalan, maka apabila PKS tidak membeli TBS petani sawit, mau dari sumber mana untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari," demikian Aidil.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya