Fahri Hamzah: Para Pengpeng Tak Paham Makna Luhur Jadi Abdi Negara

Kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju dinilai sebagian kalangan tidak lagi profesional. Cenderung sibuk dengan persiapan menuju 2024 daripada membangun warisan terbaik pada akhir masa jabatan.

Dalam pandangan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik.
 
"Bahkan, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya, padahal kerja tidak becus! Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari,” jelas Fahri lewat keterangannya, Jumat (13/5).

"Pengabdian harus fokus, tidak bisa dicampur-campur dengan agenda pribadi,” tegasnya.

Menurut Fahri, para menteri Jokowi ini merupakan para pedagang yang juga menjadi pejabat. Kemudian sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi.

"Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya. Tapi catat omongan saya, ini awal bencana bagi kalian semua. Apalagi oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar 'Pengpeng' yaitu penguasa-pengusaha atau secara bercanda kita sebut saja mereka itu 'Penguasaha'," beber Fahri.

"Mereka-mereka itu enggak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur-campur sehingga kerja enggak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi," sindirnya.

Oleh karena itu, Fahri Hamzah berharap Presiden Jokowi sadar bahwa kondisi kabinet harus dipulihkan. Mengingat waktu 2,5 tahun menuju 2024 masih panjang untuk fokus mengerjakan berbagai kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai.

"Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan. Apalagi krisis Global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari,” demikian Fahri.