Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Para Pengpeng Tak Paham Makna Luhur Jadi Abdi Negara

JUMAT, 13 MEI 2022 | 14:53 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kinerja para pembantu Presiden Joko Widodo di Kabinet Indonesia Maju dinilai sebagian kalangan tidak lagi profesional. Cenderung sibuk dengan persiapan menuju 2024 daripada membangun warisan terbaik pada akhir masa jabatan.

Dalam pandangan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, kepercayaan yang begitu besar dari Presiden dan kekuasaan yang begitu luas justru dipakai untuk membangun popularitas dan menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik.
 
"Bahkan, tanpa canggung-canggung mereka bangga dengan semuanya, padahal kerja tidak becus! Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari,” jelas Fahri lewat keterangannya, Jumat (13/5).


"Pengabdian harus fokus, tidak bisa dicampur-campur dengan agenda pribadi,” tegasnya.

Menurut Fahri, para menteri Jokowi ini merupakan para pedagang yang juga menjadi pejabat. Kemudian sukses meyakinkan presiden bahwa mereka lebih efektif kalau jadi pejabat dibandingkan birokrat atau politisi.

"Boleh saja, dan boleh jadi presiden percaya. Tapi catat omongan saya, ini awal bencana bagi kalian semua. Apalagi oleh sebagian pengamat mereka ini diberi gelar 'Pengpeng' yaitu penguasa-pengusaha atau secara bercanda kita sebut saja mereka itu 'Penguasaha'," beber Fahri.

"Mereka-mereka itu enggak paham makna luhur jadi abdi negara, dicampur-campur sehingga kerja enggak fokus. Parahnya sampai pada tahap bikin kebijakan yang untungkan pribadi," sindirnya.

Oleh karena itu, Fahri Hamzah berharap Presiden Jokowi sadar bahwa kondisi kabinet harus dipulihkan. Mengingat waktu 2,5 tahun menuju 2024 masih panjang untuk fokus mengerjakan berbagai kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai.

"Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan. Apalagi krisis Global mengancam keadaan kita sekarang! Semoga presiden menyadari,” demikian Fahri.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya