Pengamat politik Jamiluddin Ritonga/Net
Menteri yang teridentifikasi melakukan kampanye untuk Pilpres 2024 seharusnya mundur dari kabinet Jokowi.
Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai, ada dua alasan para pembantu Presiden Joko Widodo harus segera mundur dari jabatannya atau dimundurkan, jika memang punya keinginan maju pada Pilpres 2024.
Pertama, kata Jamiluddin, menteri yang bersangkutan sudah tidak akan fokus lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (tupoksi). Hal itu tentunya akan mempengaruhi kinerja sang menteri.
"Padahal, saat menteri yang fokus melaksanakan tupoksi, kinerjanya datar-datar saja. Karena itu, masuk akal kalau kinerja para menteri diragukan bila mereka ikut kampanye,†kata Jamiluddin.
"Rakyat akan keberatan bila menteri bekerja tidak fokus pada tuposinya. Sebab, menteri digaji dari uang rakyat,†imbuhnya.
Kemudian yang kedua, para menteri yang melakukan kampanye terselubung akan sulit memisahkan penggunaan dana dan fasilitas yang dipakai sang menteri saat kampanye.
"Apakah selama kampanye sang menteri menggunakan dana dan fasilitas kementerian atau pribadi atau partai politiknya,“ tanyanya.
Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, para menteri yang kampanye akan sulit memisahkan anggaran yang digunakan untuk biaya akomodasinya saat berkampanye di suatu tempat. Tentu hal ini akan merugikan negara bila anggarannya diambil dari kementeriannya.
"Dua hal itu tampaknya sulit diatasi para menyeri yang teridentifikasi kampanye. Karena itu, sepantasnya menteri yang bersangkutan mengundurkan diri,†ucapnya.
"Kalau menteri tersebut tidak mengundurkan diri, seharusnya Presiden Joko Widodo yang memberhentikannya. Masalahnya, apakah Jokowi berani memberhentikan para menterinya?†demikian Jamiluddin.
