Berita

Lima Penjabat Gubernur usai dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian/Net

Politik

Komisi II DPR Tegaskan Bakal Monitor Kinerja Pj Gubernur yang Telah Dilantik

JUMAT, 13 MEI 2022 | 12:37 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi II DPR RI memastikan bakal memonitor kinerja 5 Penjabat (Pj) Gubernur yang telah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Kamis kemarin (12/5). Sebab, salah satu tugas dan fungsi DPR yakni melakukan pengawasan atau monitoring.

"Komisi II DPR RI akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pj Kepala Daerah ini karena secara substantif para kepala daerah ini adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah yang juga berstatus ASN," ditegaskan anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/5).

Tak hanya itu, Rifqinizamy menegaskan, pihaknya tak segan-segan memberikan saran hingga kritik terhadap para Pj Gubernur itu apabila dalam kepemimpinannya tidak menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam UU.


"Bahkan meminta kepada Mendagri untuk dilakukan rotasi atau pergantian jika didapati para Pj kepala daerah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pj pada satu pihak, dan Pj definitif sebagaimana yang diemban pada pihak yang lain," kata politikus PDIP itu.

"Bagaimana mereka mengemban kedua jabatan ini dengan baik juga menjadi konsen kami semua," demikian Rifqinizamy.

Mendagri Tito Karnavian resmi melantik lima penjabat (Pj) Gubernur, pada Kamis kemarin (12/5).

Lima Penjabat Gubernur itu bakal bertugas di Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya