Berita

Aktivis HAM, Natalius Pigai, menilai Kementerian Luar Negeri RI telah berbohong soal tidak adanya sambutan dari pejabat AS saat Presiden Joko Widodo tiba di Washington DC/Net

Politik

Natalius Pigai: Kemenlu Pandai Berbohong, Hancur Wibawa Negara!

JUMAT, 13 MEI 2022 | 08:55 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam merespons tidak adanya penyambutan khusus bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) oleh pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) saat tiba di Washington DC, dinilai aneh.

Menurut, aktivis HAM Natalius Pigai, Kemenlu RI telah membohongi publik. Pasalnya, Kemenlu RI membantah bahwa Presiden Jokowi tidak disambut pejabat tinggi AS karena tidak dalam rangka kunjungan bilateral, melainkan untuk menghadiri ASEAN-US Summit.

“Kemenlu pandai berbohong,” tegas Natalius Pigai, Jumat (13/5).


Menurut Natalius Pigai, ada beberapa agenda resmi yang bersifat binding atau mengikat. Yakni bilateral, regional, dan multilateral. Kehadiran Presiden Jokowi ke AS itu masuk dalam agenda itu.

“Penyambutan tamu untuk ketiga event ini tetap ada. Jokowi datang bukan agenda privat, tapi resmi,” tegasnya.

Atas dasar itu, Natalius Pigai menilai wibawa negara Indonesia di mata AS telah hancur. Karena Kepala Negara tidak disambut oleh pejabat tinggi negara AS meski melakukan kunjungan resmi.

“Hancur wibawa negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jurubicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, kedatangan Jokowi bukan dalam rangka kunjungan bilateral, tetapi untuk menghadiri ASEAN-US Summit.

Faizasyah mengklaim, bukan hanya Jokowi yang tidak disambut pejabat tinggi AS. Tapi ada juga pemimpin negara lain yang hanya disambut pejabatnya masing-masing.

“Di hari ketibaan 10 Mei, terdapat pula PM Kamboja, PM Malaysia, dan PM Vietnam dan masing-masing dijemput oleh pejabat yang sama," katanya, Kamis (12/5).

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya