Berita

PSI menyindir DPR dengan menggagas "Koin untuk Gorden Rumah Dinas DPR RI"/Repro

Politik

Sindir DPR, PSI Desak Rencana Pengadaan Gorden Rumah Dinas Dibatalkan

KAMIS, 12 MEI 2022 | 15:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pengadaan gorden untuk rumah dinas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) senilai Rp 43,5 miliar dinilai sangat melukai rasa keadilan rakyat.

Merespons rencana tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun mendesak DPR segera membatalkannya. Sebagai bentuk keprihatinan, PSI bahkan menggagas gerakan "Koin untuk Gorden Rumah Dinas DPR RI".

Gerakan ini tak lain untuk menyindir rencana DPR RI yang dinilai sangat tidak penting di tengah kondisi ekonomi yang masih melemah seperti saat ini.


"Kami juga berharap DPR mampu bersikap cermat dan adil dalam menyusun anggaran untuk diri sendiri," kata Ketua umum DPP PSI, Giring Ganesha, saat jumpa pers di Markas DPP PSI, Jl. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (12/5).

"Kalau untuk diri sendiri saja amburadul, bagaimana kita bisa berharap DPR bisa mengawasi anggaran yang diajukan Kementerian atau lembaga negara?" sindirnya.

Padai akhir Maret lalu, 505 rumah dinas DPR rencananya akan mengalami penggantian gorden. Rencana ini butuh anggaran per rumah rata-rata Rp 80 juta.

Dari keterangan di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI, tender pengadaan gorden ini dimenangkan PT Bertiga Mitra Solusi dengan penawaran Rp 43,5 miliar.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya