Berita

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa/Net

Dunia

Alih-alih Mundur, Gotabaya Rajapaksa Janji Berikan Sebagian Kekuasaan Presiden ke Parlemen Sri Lanka

KAMIS, 12 MEI 2022 | 14:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa akan memberikan sebagian besar kekuasaannya ke parlemen untuk menstabilkan negara yang kacau akibat dipicu krisis ekonomi parah.

Hal itu ia sampaikan lewat pidato yang disiarkan di televisi pada Rabu (11/5). Ia berjanji untuk menunjuk perdana menteri baru, memberdayakan parlemen, dan menghapus sistem presidensial eksekutif yang membuatnya sangat berkuasa.

“Saya mengambil langkah-langkah untuk menunjuk seorang perdana menteri baru yang memiliki kepercayaan mayoritas di Parlemen pada minggu ini, yang dapat memenangkan kepercayaan rakyat dan Kabinet baru untuk mengendalikan situasi saat ini, untuk menghentikan negara agar tidak jatuh ke dalam jurang kehancuran dan melanjutkan fungsi pemerintahan yang terhenti,” kata Rajapaksa, seperti dikutip Associated Press.


Janji Rajapaksa itu disampaikan setelah kekacauan hebat terjadi di Sri Lanka, yang memicu pengunduran diri saudara laki-lakinya, Mahinda Rajapaksa, dari jabatan Perdana Menteri.

Pada Rabu, pihak berwenang mengerahkan kendaraan lapis baja dan pasukan di jalan-jalan ibukota Kolombo sebagai tanggapan terjadinya gelombang kekerasan di seluruh negeri.

Pasukan keamanan telah diperintahkan untuk menembak mereka yang dianggap ikut serta dalam kekerasan. Sementara aksi pembakaran dan perusakan sporadis terus berlanjut meskipun jam malam ketat diberlakukan di seluruh negeri yang dimulai Senin malam (9/5).

Dalam beberapa hari terakhir, sembilan orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka dalam serangan kekerasan hebat, ketika pengunjuk rasa membakar gedung, rumah-rumah pejabat, dan kendaraan.

Para pengunjuk rasa anti-pemerintah telah menuntut pengunduran diri Presiden Rajapaksa dan saudaranya karena krisis yang hampir membuat Sri Lanka bangkrut.

Rakyat Sri Lanka disebut sulit dengan kekurangan bahan bakar, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan negara tidak memiliki devisi yang cukup untuk membeli kebutuhan.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Teknik Klasik, Kaitkan Prabowo dengan Teror Aktivis

Kamis, 02 April 2026 | 14:02

Kepala BNPB hingga BMKG Turun Langsung ke Lokasi Gempa di Sulut dan Malut

Kamis, 02 April 2026 | 13:59

TEBE Siap Tebar Dividen Rp200,46 Miliar, Cek Jadwal Lengkapnya

Kamis, 02 April 2026 | 13:51

Penerapan WFH di DKI Bisa Jadi Contoh Penghematan BBM

Kamis, 02 April 2026 | 13:40

Awas Penunggang Gelap Gelar Operasi Senyap Jatuhkan Prabowo Lewat Kasus Aktivis KontraS

Kamis, 02 April 2026 | 13:33

Kemkomdigi Tunggu Itikad Baik Youtube dan Meta Patuhi PP Tunas

Kamis, 02 April 2026 | 13:20

Trump akan Tarik Pasukan, Tanda Amerika Kalah Perang Lawan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

Demi AI, Oracle PHK 30.000 Karyawan Lewat Email

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

ASN Diwanti-wanti WFH Bukan Libur Panjang

Kamis, 02 April 2026 | 13:15

Aksi Heroik Sugianto Bikin Prabowo Bangga, Diganjar Penghargaan Presiden Korsel

Kamis, 02 April 2026 | 13:09

Selengkapnya