Berita

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa/Net

Dunia

Alih-alih Mundur, Gotabaya Rajapaksa Janji Berikan Sebagian Kekuasaan Presiden ke Parlemen Sri Lanka

KAMIS, 12 MEI 2022 | 14:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa akan memberikan sebagian besar kekuasaannya ke parlemen untuk menstabilkan negara yang kacau akibat dipicu krisis ekonomi parah.

Hal itu ia sampaikan lewat pidato yang disiarkan di televisi pada Rabu (11/5). Ia berjanji untuk menunjuk perdana menteri baru, memberdayakan parlemen, dan menghapus sistem presidensial eksekutif yang membuatnya sangat berkuasa.

“Saya mengambil langkah-langkah untuk menunjuk seorang perdana menteri baru yang memiliki kepercayaan mayoritas di Parlemen pada minggu ini, yang dapat memenangkan kepercayaan rakyat dan Kabinet baru untuk mengendalikan situasi saat ini, untuk menghentikan negara agar tidak jatuh ke dalam jurang kehancuran dan melanjutkan fungsi pemerintahan yang terhenti,” kata Rajapaksa, seperti dikutip Associated Press.


Janji Rajapaksa itu disampaikan setelah kekacauan hebat terjadi di Sri Lanka, yang memicu pengunduran diri saudara laki-lakinya, Mahinda Rajapaksa, dari jabatan Perdana Menteri.

Pada Rabu, pihak berwenang mengerahkan kendaraan lapis baja dan pasukan di jalan-jalan ibukota Kolombo sebagai tanggapan terjadinya gelombang kekerasan di seluruh negeri.

Pasukan keamanan telah diperintahkan untuk menembak mereka yang dianggap ikut serta dalam kekerasan. Sementara aksi pembakaran dan perusakan sporadis terus berlanjut meskipun jam malam ketat diberlakukan di seluruh negeri yang dimulai Senin malam (9/5).

Dalam beberapa hari terakhir, sembilan orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka dalam serangan kekerasan hebat, ketika pengunjuk rasa membakar gedung, rumah-rumah pejabat, dan kendaraan.

Para pengunjuk rasa anti-pemerintah telah menuntut pengunduran diri Presiden Rajapaksa dan saudaranya karena krisis yang hampir membuat Sri Lanka bangkrut.

Rakyat Sri Lanka disebut sulit dengan kekurangan bahan bakar, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan negara tidak memiliki devisi yang cukup untuk membeli kebutuhan.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Purbaya Santai Tanggapi Risiko Pencucian Uang di Patriot Bond: Bisa Dipakai untuk Bangun Ekonomi

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16

7 Cara Mencegah ISPA saat Musim Kemarau

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:10

ITDC Buka Suara soal Laporan Dugaan Korupsi PPK Mandalika ke KPK

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:07

Nadiem Apresiasi Mahasiswa yang Turun ke Jalan

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:04

Usulan Penderita TB Jadi Penerima MBG Harus Dikaji Matang

Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01

Kemenkeu Belum Berminat Miliki Saham BEI

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:59

Tiga Pejabat Bea Cukai Segera Diadili Gegara Terima Suap dan Gratifikasi Rp71 Miliar

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:53

Update Harga iPhone Terbaru di Indonesia 22 Juni 2026

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49

Kuasa Hukum Sulaiman Minta Komnas HAM Awasi Dugaan Kriminalisasi

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:45

Joko Anwar Umumkan Pengabdi Setan 3 Akan Tayang 2027

Selasa, 23 Juni 2026 | 15:32

Selengkapnya