Berita

Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa/Net

Dunia

Alih-alih Mundur, Gotabaya Rajapaksa Janji Berikan Sebagian Kekuasaan Presiden ke Parlemen Sri Lanka

KAMIS, 12 MEI 2022 | 14:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa akan memberikan sebagian besar kekuasaannya ke parlemen untuk menstabilkan negara yang kacau akibat dipicu krisis ekonomi parah.

Hal itu ia sampaikan lewat pidato yang disiarkan di televisi pada Rabu (11/5). Ia berjanji untuk menunjuk perdana menteri baru, memberdayakan parlemen, dan menghapus sistem presidensial eksekutif yang membuatnya sangat berkuasa.

“Saya mengambil langkah-langkah untuk menunjuk seorang perdana menteri baru yang memiliki kepercayaan mayoritas di Parlemen pada minggu ini, yang dapat memenangkan kepercayaan rakyat dan Kabinet baru untuk mengendalikan situasi saat ini, untuk menghentikan negara agar tidak jatuh ke dalam jurang kehancuran dan melanjutkan fungsi pemerintahan yang terhenti,” kata Rajapaksa, seperti dikutip Associated Press.


Janji Rajapaksa itu disampaikan setelah kekacauan hebat terjadi di Sri Lanka, yang memicu pengunduran diri saudara laki-lakinya, Mahinda Rajapaksa, dari jabatan Perdana Menteri.

Pada Rabu, pihak berwenang mengerahkan kendaraan lapis baja dan pasukan di jalan-jalan ibukota Kolombo sebagai tanggapan terjadinya gelombang kekerasan di seluruh negeri.

Pasukan keamanan telah diperintahkan untuk menembak mereka yang dianggap ikut serta dalam kekerasan. Sementara aksi pembakaran dan perusakan sporadis terus berlanjut meskipun jam malam ketat diberlakukan di seluruh negeri yang dimulai Senin malam (9/5).

Dalam beberapa hari terakhir, sembilan orang tewas dan lebih dari 200 orang terluka dalam serangan kekerasan hebat, ketika pengunjuk rasa membakar gedung, rumah-rumah pejabat, dan kendaraan.

Para pengunjuk rasa anti-pemerintah telah menuntut pengunduran diri Presiden Rajapaksa dan saudaranya karena krisis yang hampir membuat Sri Lanka bangkrut.

Rakyat Sri Lanka disebut sulit dengan kekurangan bahan bakar, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Sedangkan negara tidak memiliki devisi yang cukup untuk membeli kebutuhan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Beruang di Istana

Kamis, 30 April 2026 | 12:14

Rincian 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp116 Triliun yang Baru Diresmikan Prabowo

Kamis, 30 April 2026 | 11:56

KPK Periksa Pejabat Pemkot Madiun dalam Kasus Dugaan Pemerasan Wali Kota Maidi

Kamis, 30 April 2026 | 11:43

Menteri PPPA Disorot Usai Minta Maaf, Dinilai Perlu Tingkatkan Sensitivitas dan Komunikasi Publik

Kamis, 30 April 2026 | 11:27

Arab Saudi Beri Asuransi Khusus Risiko Panas Saat Puncak Haji

Kamis, 30 April 2026 | 11:06

Bangkit dari Kubur! Friendster Sang Pelopor Medsos Resmi Kembali di 2026

Kamis, 30 April 2026 | 11:05

Hasil Komunikasi Dasco dengan Presiden Prabowo, Pemerintah Siapkan Rp 4 Triliun Perbaiki Perlintasan Kereta Api

Kamis, 30 April 2026 | 11:02

Harga Emas Antam Ambruk ke Rp2,7 Juta per Gram di Akhir Bulan

Kamis, 30 April 2026 | 10:50

Suami Bupati Pekalongan Dicecar KPK soal Aliran Uang Perusahaan Keluarga

Kamis, 30 April 2026 | 10:45

Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Hari Buruh di Monas Besok

Kamis, 30 April 2026 | 10:28

Selengkapnya