Ketua DPR RI Puan Maharani/Net
Pendidikan Politik Cerdas Berintegritas bagi partai politik yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap relevan dan sangat dibutuhkan.
Demikian antara lain pendapat Ketua DPR RI Puan Maharani soal program KPK yang merupakan penjabaran trisula pemberantasan korupsi itu di Jakarta, Selasa (10/5). Â
Menurut Puan, pendidikan terhadap partai politik sangatlah dibutuhkan, sebab parpol merupakan penyuplai pejabat publik.
“Partai politik selama ini melahirkan kader-kader yang mengisi jabatan publik mulai dari anggota dewan, bupati, gubernur, sampai dengan Presiden. Oleh karena itu, pelatihan yang digelar KPK ini sangat relevan dan dibutuhkan,†kata Puan.
Pelatihan yang digagas KPK itu, kata Puan juga sejalan dengan napas perjuangan partai berlambang banteng. Puan juga mengungkapkan bahwa PDIP sendiri sudah sejak lama menggelar pendidikan politik kepada seluruh kader di semua tingkatan.
“Kalau di PDIP memang pendidikan politik rutin digelar tak hanya bagi pengurus di tingkat pusat, tapi sampai tingkat cabang dan ranting,†tegas Puan Maharani.
Dengan pelatihan yang diberikan ini, maka Puan berharap seluruh kader parpol yang nantinya mengisi jabatan publik tidak terjerumus pada perbuatan koruptif. “PDIP sebagai partai yang berintegritas siap mengikuti pelatihan yang digelar KPK ini. Kami sepenuhnya mendukung agar korupsi bisa diberantas," ucap Ketua DPR RI ini.
Sebelumnya, dalam kick off pendidikan politik cerdas dan berintegritas 12 April 2022 yang lalu Firli menegaskan bahwa partai politik merupakan pohon kekuasaan.
Sebab, partai politik melahirkan wakil-wakil rakyat hingga pimpinan nasional dari mulai tingkat desa, bupati, walikota hingga gubernur. Karena partai politik, ditegaskan Firli merupakan saluran bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, keinginan dan aspirasi politiknya melalui partai-partai poltik.
“Artinya, partai politik sungguh menentukan suara rakyat,†kata Firli menekankan.
Dan yang tidak kalah penting ialah partai politik melahirkan ataupun membuat regulasi, produk hukum hingga menyusun undang-undang. Sehingga menurut Firli, hal-hal itulah yang membuat KPK memandang perlu melibatkan partai politik dalam rangka upaya orkestrasi pemberantasan korupsi.
Disamping itu, Firli mengungkapkan, KPK disisi lain ingin menjaga integritas dari setiap partai-partai politik yang ada di Indonesia. Melalui pendidikan ini, KPK kata Firli, sekaligus ingin mengajak partai politik ikut menyempurnakan regulasi terkait dengan tata cara penentuan calon, mencalonkan dan pengusungan saat pemilu.
“Partai politik harus kita jaga, transparansi, akuntabilitas dan integritasnya,†demikian Firli menekankan.
Pendidikan politik cerdas dan berintegritas ini nantinya akan menyasar 20 partai politik. Ketua KPK Firli bahuri mengatakan, program ini akan dibagi menjadi 21 batch. Dimana batch pertama KPK bakal mengundang Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum masing-masing partai politik. Kegiatan ini akan mulai diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK pada tanggal 18 Mei 2022 mendatang.
“Kami akan mengundang ketua umum partai-partai, sekjen partai, dan bendahara partai yang akan hadir secara fisik di KPK, sementara yang lain bisa mengikuti secara virtual," kata Firli.
