DPP GAMKI saat audensi dengan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, H.E Dr. Ina Lepel/RMOL
Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melakukan audiensi dengan Duta Besar Republik Federal Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, H.E Dr. Ina Lepel, di Kedutaan Besar Jerman, Jakarta beberapa waktu lalu.
Mengawali pertemuan, Ina Lepel menyampaikan terimakasih atas kunjungan yang diiniasi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI untuk membicarakan beberapa program prioritas GAMKI dan isu-isu internasional yang sedang berlangsung saat ini.
Ketua Bidang Keadilan dan Perdamaian DPP GAMKI Ronald Rischard Tapilatu menjelaskan tentang program Pusat Studi dan Sekolah Keadilan-Perdamaian yang akan diluncurkan (launching) pada pelaksanaan Dies Natalis ke-60 GAMKI di Balikpapan, Kalimantan Timur, 20 Mei mendatang.
"Sekolah Keadilan dan Perdamaian angkatan pertama akan dilaksanakan secara hybrid dan diikuti peserta dari seluruh Indonesia, baik dari anggota GAMKI maupun dari organisasi lintas agama lainnya. Para pembicara berasal dari berbagai latar belakang organisasi dan kompetensi," demikian penjelasan Ronald Selasa (10/5).
Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat membahas tentang Sustainable Development Goals (SGDs) yang telah dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan dunia pasca 2015.
Sahat menyampaikan salah satu isu SDGs yang menjadi perhatian GAMKI adalah persoalan stunting dan kualitas pendidikan.
"DPP GAMKI periode ini fokus kepada isu rendahnya kualitas pendidikan dan persoalan stunting di beberapa daerah tertinggal dan terluar di Indonesia. GAMKI sangat terbuka dengan kerjasama dalam menyelesaikan persoalan pendidikan dan stunting," ujarnya.
Sahat juga menyampaikan keprihatinan keluarga besar GAMKI dan masyarakat Indonesia terkait Perang Rusia-Ukraina yang selain menelan korban jiwa, juga memberikan dampak sosial, politik, dan ekonomi terhadap masyarakat global.
GAMKI, kata Sahat berharap Rusia dan Ukraina dapat menyelesaikan persoalan mereka dengan solusi damai, bukan dengan senjata yang akan menelan banyak korban jiwa dari rakyat sipil.
Pihaknya mendorong Pemerintah Jerman bersama negara-negara dunia lainnya untuk mendesak kedua pihak melakukan gencatan senjata dan melakukan negosiasi damai.
Sahat juga menyinggung pelaksanaan KTT Group of 20 (G20) pada bulan November di Bali dimana pemerintah Indonesia selama satu tahun sejak 2021 dipercaya menjadi Presidensi G20.
"Kami berharap negara-negara yang hadir dalam G20 dapat melakukan kerjasama untuk pemulihan kondisi ekonomi pasca pandemi COVID-19, serta membahas dan mencari solusi atas isu-isu aktual, salah satunya terkait Perang Rusia-Ukraina ini," lanjutnya.
"GAMKI mendukung pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman dapat terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang, secara khusus berperan dalam penyelesaian Perang Rusia-Ukraina," pungkas Sahat.
