Berita

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson/Net

Dunia

Sanksi Baru Inggris Targetkan 2 Miliar Dolar Perdagangan Rusia dan Belarus

SENIN, 09 MEI 2022 | 08:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Inggris memperkenalkan sanksi barunya terhadap Rusia dan Belarus, yang menargetkan total nilai perdagangan mencapai 2 miliar dolar AS.

Sanksi tersebut diumumkan lewat pernyataan yang dirilis pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson pada Minggu (8/5), dengan menyebut akan membatasi sanksi ekspor dan impor ke dua negara.

"Hari ini Inggris mengumumkan paket sanksi baru terhadap Rusia dan Belarus yang menargetkan perdagangan senilai 1,7 poundsterling dalam sebuah langkah yang dirancang untuk semakin melemahkan mesin perang (Presiden Vladimir) Putin," kata pemerintah, seperti dikutip Irish Examiner.


Disebutkan, sanksi merupakan pembatasan secara penuh dan sebagian terhadap impor dan ekspor produk menjadi lebih dari 4 miliar pound.

"Tarif impor baru akan mencakup barang senilai 1,4 miliar pound, termasuk platinum dan paladium," jelas pemerintah.

Pemerintah Inggris menuturkan, larangan ekspor ditargetkan untuk produk senilai lebih dari 250 juta pound di sektor-sektor ekonomi Rusia yang paling bergantung pada barang-barang Inggris, seperti bahan kimia, plastik, karet, dan mesin.

Data menunjukkan, produk tersebut mencapai sekitar 10 persen dari total ekspor Inggris ke Rusia pada 2021.

Rusia adalah salah satu negara penghasil platinum dan paladium terkemuka.

Pembatasan baru adalah gelombang ketiga sanksi perdagangan yang telah dijatuhkan Inggris terhadap Rusia sejak menginvasi Ukraina.

Itu tidak termasuk emas dan energi, sekitar 96 persen impor dari Rusia ke Inggris dan lebih dari 60 persen ekspor Inggris ke Rusia sekarang dibatasi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya