Berita

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson/Net

Dunia

Sanksi Baru Inggris Targetkan 2 Miliar Dolar Perdagangan Rusia dan Belarus

SENIN, 09 MEI 2022 | 08:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Inggris memperkenalkan sanksi barunya terhadap Rusia dan Belarus, yang menargetkan total nilai perdagangan mencapai 2 miliar dolar AS.

Sanksi tersebut diumumkan lewat pernyataan yang dirilis pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson pada Minggu (8/5), dengan menyebut akan membatasi sanksi ekspor dan impor ke dua negara.

"Hari ini Inggris mengumumkan paket sanksi baru terhadap Rusia dan Belarus yang menargetkan perdagangan senilai 1,7 poundsterling dalam sebuah langkah yang dirancang untuk semakin melemahkan mesin perang (Presiden Vladimir) Putin," kata pemerintah, seperti dikutip Irish Examiner.


Disebutkan, sanksi merupakan pembatasan secara penuh dan sebagian terhadap impor dan ekspor produk menjadi lebih dari 4 miliar pound.

"Tarif impor baru akan mencakup barang senilai 1,4 miliar pound, termasuk platinum dan paladium," jelas pemerintah.

Pemerintah Inggris menuturkan, larangan ekspor ditargetkan untuk produk senilai lebih dari 250 juta pound di sektor-sektor ekonomi Rusia yang paling bergantung pada barang-barang Inggris, seperti bahan kimia, plastik, karet, dan mesin.

Data menunjukkan, produk tersebut mencapai sekitar 10 persen dari total ekspor Inggris ke Rusia pada 2021.

Rusia adalah salah satu negara penghasil platinum dan paladium terkemuka.

Pembatasan baru adalah gelombang ketiga sanksi perdagangan yang telah dijatuhkan Inggris terhadap Rusia sejak menginvasi Ukraina.

Itu tidak termasuk emas dan energi, sekitar 96 persen impor dari Rusia ke Inggris dan lebih dari 60 persen ekspor Inggris ke Rusia sekarang dibatasi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya