Berita

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi/Net

Politik

Kecam Prof. Budi Santosa Purwokartiko, PPP: Di Indonesia Tidak Tempat bagi Pelaku Diskriminatif

MINGGU, 08 MEI 2022 | 15:27 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof. Budi Santosa Purwokartiko tentang manusia gurun, menuai kecaman oleh umat muslim di Indonesia. Apa yang diutarakan Prof. Budi di media sosialnya dinilai telah melukai umat Islam yang berjilbab dan bernada rasis.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, pernyatan yang disampaik Prof. Budi Santosa  bernada rasis, bernuansa pelecehan dan merendahkan seseorang dari cara berpakaian.

Pria yang karib disapa Awiek ini meminta agar Budi Santosa diberikan sanksi berat. Sebab, menurut Awiek, pernyataan tersebut tidak sepantasnya dikeluarkan oleh seorang rektor sebuah perguruan tinggi negeri.


"Karena itu, harus ada sanksi bagi profesor tersebut. Di Indonesia tidak ada tempat bagi pelaku diskriminatif, terlebih di dunia pendidikan yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi masyarakat,” tegas Awiek lewat keterangan tertulisnya, Minggu (8/5).

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini menambahkan bahwa pernyataan Prof. Budi Santosa yang menilai seseorang dari penampilan tidak masuk akal.

“Apalagi dihubungkan dengan tingkat spritualitas seseorang. Buktinya, sangat banyak perempuan berjilbab memiliki kemampuan di atas rata-rata bahkan dengan prestasi gemilang,” katanya.

Menurutnya, sanksi yang paling cocok untuk Prof. Budi Santosa dicopot dari jabatannya serta gelar profesornya, jika hanya diberikan sanksi pemberhentian sementara sebagai reviewer program Dikti maupun LPDP terlalu ringan bagi pelaku diskriminatif.

"Seharusnya yang bersangkutan dicopot dari jabatan Rektor. Karena secara perilaku tidak pantas menduduki pucuk pimpinan perguruan tinggi yang notabene merupakan tempatnya orang terpelajar. Jangan sampai ada kesan di publik kemendikbud tidak tegas memerangi perilaku rasis di dunia pendidikan,” demikian Awiek.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya