Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres/Net
Berbagai upaya telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina yang tengah berperang.
Baru-baru ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga telah mengunjungi kedua negara, bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky demi mengakhiri konflik.
Tetapi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, tidak ada hasil yang berarti. Tidak ada kesepakatan damai, tidak ada penjaga perdamaian yang dikerahkan ke zona perang.
Melalui artikel opininya yang diunggah di
NZ Herald pada Minggu (8/5), Profesor Hukum di Universitas Waikato, Alexander Gillespie menilai PBB telah kehilangan kekuatannya.
Bahkan selama kunjungan ke Kyiv, kehadiran Guterres disambut dengan serangan rudal Rusia ke ibukota Ukraina tersebut.
"Ini jauh dari apa yang dibayangkan oleh para penyusun Piagam PBB. Mereka ingin menghindari pengulangan sejarah," tulis Gillespie.
Berkaca pada pendahulu PBB, Liga Bangsa Bangsa dinilai gagal karena negara-negara besar merasa kepentingan mereka lebih terlayani dengan tidak bergabung organisasi tersebut.
Alhasil, untuk menarik lima negara paling kuat setelah perang, PBB membelah diri menjadi dua, Majelis Umum dan Dewan Keamanan.
Di Dewan Keamanan, PBB menawari Amerika Serikat (AS), Rusia, Prancis, Inggris, dan China dengan hak veto. Salah satu dari mereka dapat memblokir inisiatif apapun untuk mencegah atau mengakhiri perang.
"Di situlah letak kenyataan menyedihkan hari ini," tambah Gillespie.
Pada awalnya, Gillespie menuturkan, hak veto diharapkan jarang digunakan dan mereka yang memiliki keistimewaan itu dapat menjadi teladan internasional.
Tetapi sejak 1946, hak veto telah digunakan sebanyak lebih dari 200 kali, dengan Rusia diikuti AS yang paling banyak memakainya.
Usulan resolusi Dewan Keamanan terakhir menegaskan kedaulatan teritorial Ukraina dan mengutuk invasi Rusia sebagai pelanggaran Piagam PBB. Itu juga telah diveto oleh Rusia.
Meskipun sebagian besar dunia menginginkan pembatasan penggunaan veto, bagi Gillespie, tidak ada yang berubah.
"Sementara PBB tetap impoten, Ukraina menggunakan hak kedaulatannya untuk membela diri, termasuk hak untuk mendapatkan perangkat keras militer dari negara lain," jelasnya.
Kendati dinilai legal, tetapi situasi ini dinilai Gillespie bisa memicu situasi yang lebih berbahaya ke depannya.
