Pengadilan Moskow Tangkap Jurnalis Rusia yang Sebarkan Berita Palsu tentang Rumah Sakit di Mariupol

RMOL. Pengadilan di Moskow mengeluarkan surat perintah penangkapan in absentia untuk jurnalis Alexander Nevzorov, Jumat (6/5).

Nevzorov, seorang jurnalis terkemuka Rusia dan pengkritik Kremlin, dituduh menyebarkan informasi palsu tentang apa yang disebut Moskow sebagai 'operasi militer khusus' di Ukraina.

"Pengadilan memutuskan untuk menangkap Nevzorov in absentia," kata seorang perwakilan pengadilan, mengutip pernyataan darui Pengadilan di Distrik Basmanny Moskow yang  memerintahkan agar Nevzorov ditahan selama dua bulan jika dia kembali ke Rusia..

Nevzorov telah dimasukkan dalam daftar buronan internasional Rusia. Namanya muncul di daftar orang yang dicari Kementerian Dalam Negeri Rusia pada 4 Mei.

Saat ini, Nevzorov diyakini berada di Israel, merujuk pada postingan isterinya pada Maret lalu, yang mengatakan di Instagram bahwa mereka berada di Israel, tetapi tidak memiliki rencana untuk pindah ke sana secara permanen.

Para penyelidik membuka kasus terhadap Nevzorov karena memposting di media sosial bahwa angkatan bersenjata Rusia dengan sengaja menembaki sebuah rumah sakit bersalin di Mariupol. Publikasi tersebut disertai dengan foto-foto palsu dari warga sipil yang terkena dampak penembakan. Sumber gambar-gambar ini berasal dari media Ukraina. Komite Investigasi juga mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia secara resmi mengumumkan informasi itu palsu.

Belakangan, ketua Komite Investigasi, Alexander Bastrykin, menginstruksikan untuk menganalisis pernyataan Nevzorov terkait operasi militer khusus oleh militer Rusia di Ukraina. Penyelidikan tersebut dilakukan sebagai bagian dari kasus yang telah dibuka sebelumnya terhadap wartawan.

Nevzorov, yang memiliki lebih dari 1,8 juta pelanggan di saluran YouTube-nya, menyebut penyelidikan terhadapnya konyol dan menulis surat terbuka kepada penyelidik top Rusia yang memintanya untuk menutup kasus tersebut.

Ukraina dan sekutu Barat mengutuk serangan di rumah sakit itu sebagai kekejaman, sementara Rusia dengan tegas telah menolak tuduhan tersebut.

Delapan hari setelah invasi ke Ukraina pada 24 Februari, Presiden Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang memberikan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi mereka yang dengan sengaja menyebarkan berita "palsu" tentang militer Rusia.