Presiden RI Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping/Net
Menjelang pilpres 2024, spekulasi Presiden Joko Widodo berusaha mengamankan masa jabatan ketiganya masih terus bergulir. Meski sudah dinyatakan inkonstitusional, isu ini tetap menyita perhatian, bukan hanya publik dalam negeri namun juga dunia internasional.
Sejumlah pengamat dan media asing bahkan berusaha membandingkan isu tiga periode Jokowi dengan upaya serupa yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis China (PKC), Xi Jinping.
Sebuah artikel dari
South China Morning Post yang dirilis pada 1 Mei 2022 juga menunjukkan kesamaan upaya Jokowi dan Xi untuk memperpanjang kekuasaannya.
Seperti di Indonesia, China juga disibukkan dengan isu Xi yang mengupayakan masa jabatan ketiganya sebagai Sekjen PKC, atau dikenal sebagai Presiden di negara satu partai ini.
Namun berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemilihan Partai pada 2006, pengangkatan kembali pejabat PKC pada posisi yang sama hanya dapat dilakukan sekali. Artinya tidak boleh ada masa jabatan ketiga.
Walaupun peraturan tersebut berlaku sampai sekarang, tetapi tidak serta merta dapat menurunkan jabatan Xi. Sebaliknya, ia dengan cerdik memainkan peraturan dengan berusaha menjadi "Ketua PKC", alih-alih "Sekjen PKC".
Tidak sulit bagi Xi untuk melakukan hal itu lantaran sebagian besar 25 anggota Komite Tetap Biro Politik PKC adalah anak didiknya.
Kendati begitu, memang ada beberapa pembicaraan dari pihak oposisi, seperti mantan Perdana Menteri Zhu Rongji yang berusaha membatasi pengaruh "Ketua PKC".
Tidak seperti Xi yang cukup berani dan terang-terangan dalam upayanya memperpanjang masa kekuasaannya, pada awalnya Jokowi menolak dengan tegas kemungkinan ia mendapatkan masa jabatan ketiga.
"Orang yang mengusulkan ide itu punya tiga motif, mereka ingin menampar muka saya, mereka ingin perhatian, atau mereka ingin saya tenggelam, itu saja," kata Jokowi kepada wartawan pada 2019, dikutip dari
South Morning China Post, Minggu (1/5).
Tetapi tiga tahun berselang, isu serupa ditanggapi berbeda oleh Jokowi. Hal inilah yang membuat spekulasi di publik semakin vokal bahwa Jokowi dan sekutu-sekutunya berusaha memperpanjang kekuasaannya.
This Week in Asia menyebut, pengaruh besar di balik gagasan tiga periode Jokowi adalah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga kerap diguyonkan sebagai "Perdana Menteri Indonesia" oleh banyak pihak.
“Orang-orang di lingkungan Jokowi, terutama stafnya di sekretariat dan kantor staf kepresidenan, yang mengomunikasikan ide ini kepada publik, serta fakta bahwa Luhut mencoba mengusungkan ide itu ke partai politik, kelas bahwa ide dimulai dari atas, yaitu dari (Jokowi),†ujar peneliti di Program Studi Indonesia ISEAS- Yusof Ishak Institute, Made Supriatma.
Selain spekulasi Jokowi berusaha mengamankan masa jabatan ketiga, muncul juga isu masa jabatan presiden diperpanjang 2-3 tahun. Tujuannya tidak lain untuk menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur besar, salah satunya IKN (Ibu Kota Negara) baru di Kalimantan.
“Dia sedang ngetes reaksinya, lalu tidak berhasil, karena tidak ada cukup alasan untuk menunda pemilihan, maka sekarang dia mundur dalam rencananya,†tambah Made.
Berbagai upaya memang telah dilakukan untuk memadamkan spekulasi. Tetapi itu tampaknya tidak cukup bagi publik yang khawatir hingga memicu merosotnya peringkat popularitas Jokowi.
SCMP memuat, popularitas Jokowi turun hampir 12 poin dari 71,7 persen pada Februari.
