Jurubicara PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net
Bagi PDI Perjuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan mitra stategis dalam upaya menciptakan Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi.
Untuk itulah, PDIP selalu aktif dan berpartisipasi dalam setiap acara yang diselenggarakan oleh KPK, termasuk undangan mengikuti pendidikan politik cerdas dan berintegritas pada 18 Mei 2022 mendatang.
Jurubicara PDI Perjuangan Deddy Yevri Hanteru Sitorus menuturkan, PDIP akan selalu berpartisipasi dalam acara yang dihelat KPK, pun sebaliknya, PDIP kerap mengundang KPK untuk menjadi pembicara dalam acara PDIP tentang politik cerdas.
“Biasanya kita selalu berpartisipasi. Bahkan kita biasanya mengundang KPK sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan kita yang terkait,†kata Deddy saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/5).
Anggota Komisi VI DPR RI ini menyampaikan bahwa kemungkinan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kemungkinan tidak hadir, namun yang pasti, kata Deddy, PDIP akan menyiapkan kader terbaiknya untuk diutus hadir dalam acara yang digagas Ketua KPK Firli Bahuri tersebut.
“Perwakilan kita akan selalu hadir,†tutupnya.
Sebelumnya, dalam kick off pendidikan politik cerdas dan berintegritas 12 April 2022 yang lalu Firli menegaskan bahwa partai politik merupakan pohon kekuasaan.
Sebab, partai politik melahirkan wakil-wakil rakyat hingga pimpinan nasional dari mulai tingkat desa, bupati, walikota hingga gubernur. Karena partai politik, ditegaskan Firli merupakan saluran bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, keinginan dan aspirasi politiknya melalui partai-partai poltik.
“Artinya, partai politik sungguh menentukan suara rakyat,†kata Firli menekankan.
Dan yang tidak kalah penting ialah partai politik melahirkan ataupun membuat regulasi, produk hukum hingga menyusun undang-undang. Sehingga menurut Firli, hal-hal itulah yang membuat KPK memandang perlu melibatkan partai politik dalam rangka upaya orkestrasi pemberantasan korupsi.
Disamping itu, Firli mengungkapkan, KPK disisi lain ingin menjaga integritas dari setiap partai-partai politik yang ada di Indonesia. Melalui pendidikan ini, KPK kata Firli, sekaligus ingin mengajak partai politik ikut menyempurnakan regulasi terkait dengan tata cara penentuan calon, mencalonkan dan pengusungan saat pemilu.
“Partai politik harus kita jaga, transparansi, akuntabilitas dan integritasnya,†demikian Firli menekankan
Pendidikan politik cerdas dan berintegritas ini nantinya akan menyasar 20 partai politik. Ketua KPK Firli bahuri mengatakan, program ini akan dibagi menjadi 21 batch. Dimana batch pertama KPK bakal mengundang Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum masing-masing partai politik.
“Nanti tanggal 18 Mei 2022, saat pertemuan dengan pimpinan parpol, sekjen parpol, dan bendum parpol, akan saya bicara juga integritas demokrasi, kekuasaan, dan korupsi,†tegas Firli Bahuri.
“Hal prioritas, urgent, dan fundamental untuk mewujudkan negara, kita bersihkan dan bebaskan dulu Indonesia dari korupsi,†tutupnya.
