Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Net
SUASANA Idulfitri tahun ini cukup terasa berbeda, khususnya situasi di Pemerintahan cq Istana Kepresidenan. Hal ini menyusul meluncurnya beberapa pernyataan di bulan Ramadan yang cukup "mengejutkan" dari sisi partai utama pendukung dan terlebih oleh seorang pejabat tinggi di bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD. Menkopolhukam dan pastinya termasuk posisi kunci di pemerintahan.
Situasi yang cenderung aneh di saat semua pihak memaklumi bahwa posisi Presiden Jokowi sangatlah kuat, bahkan terkuat sepanjang sejarah pasca reformasi. Meskipun begitu, banyak kebijakannya yang 'amburadul' diterjang kepentingan kekuatan lain yang tak mampu diatasinya.
Kemudian persoalan pun menjadi semakin tidak sederhana ketika di ujung pernyataannya, Mahfud berujar "kalau di negara lain sudah dikudeta ini".
Alamak kok bisa seorang menteri seakan menempatkan dirinya di luar kabinet sang presiden? Dalam kapasitas apa pun seorang Menkopolhukam melontarkan statement semacam itu tentu berdasarkan sesuatu analisa intelejen atau adanya 'dokumen' yang menunjukan hal itu.
Alhasil yang menjadi sorotan kacamata politik tingkat tinggi adalah merujuk pada gerak gerik presiden itu sendiri. Mengapa Jokowi mengambil pilihan ke Jogja untuk mengisi hari Idulfitri-nya seraya menyatakan tak ada halal bihalal resmi?
Menyepi kah? Jenuh kah? Mumet kah? Apakah Istana Jakarta sudah 'lampu kuning' menuju 'merah'?
Tentu saja semua itu menjadi semacam teka-teki yang tak saja harus dicermati dari hari ke hari, namun juga terkait kepastian apakah pasca bola liar perpanjang jabatan akan kembali ke jadwal semula hingga 2024, atau berhenti di sela-sela suhu tinggi situasi politik dalam negeri saat ini akibat benturan yang cukup keras di antara kedua kubu 'ya' dan 'tidak' itu.
Akankah kedatangan Prabowo ke Jogja di hari H Idulfitri sebagai penengah krisis yang sangat krusial ini terkait munculnya 'matahari kembar' yang mencoba kesaktian politiknya melebihi daya Presiden sendiri terhadapnya.
Mungkin ada benarnya bila dikaitkan mampirnya Prabowo bersilahturahmi menemui Megawati setelah mendarat dari kunjungan ke Jogja itu.
Bila wacananya sebatas menenggelamkan si 'matahari kembar' yang ingin dilihat sesuai ultimatum target waktunya mungkin bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan, namun akan menjadi lain bila ternyata adanya persiapan lain dalam skala besar kenegaraan terkait situasi pelik di balik apa yang disampaikan Menko Mahfud itu.
Gestur menetap di Jogja saat hari raya sekaligus salat Id pun sama adalah suasana kebatinan tersendiri yang mengandung banyak makna tersirat secara implisit maupun eksplisit dari seorang pemimpin negara di Indonesia selama ini.
Tentu tidak patut pula berspekulatif terlalu jauh terhadap situasi yang banyak kalangan sudah mahfum seandainya pun harus terjadi.
Namun sebaiknya kita berharap seandainya ada kegentingan di Istana sebaiknya diselesaikan dengan cara Istana. Akan jauh lebih terhormat daripada menunggu cara rakyat bersuara.
*Penulis adalah pemerhati sosial politik
