Berita

Kanselir Jerman Olaf Scholz/Net

Dunia

Scholz: Sanksi Tidak akan Dicabut Sebelum Rusia Penuhi Kesepakatan dengan Ukraina

RABU, 04 MEI 2022 | 07:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Negara-negara Eropa sepakat bahwa sanksi yang diluncurkan untuk Rusia adalah sebagai bentuk protes dan hukuman atas perang yang diluncurkan Moskow untuk Ukraina, dan bahwa sanksi tersebut tidak akan dicabut sebelum Rusia memenuhi kesepakatan dengan Ukraina.

Kanselir Jerman Olaf Scholz dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh saluran TV ZDF baru-baru ini menegaskan Rusia harus kembali mempertimbangkan konsekuensi yang harus dihadapinya atas invasinya tersebut.

"Kami tidak akan mencabut sanksi tanpa (Rusia mencapai) kesepakatan dengan Ukraina," ujar Scholz, sepertu dikutip dari TASS.  


"Presiden Rusia Vladimir Putin harus mencapai kesepakatan dengan Ukraina. Dan ini seharusnya tidak menjadi 'perdamaian yang dipaksakan', di mana Rusia yang mendikte persyaratannya," kata  Scholz.

Pembicaraan damai Rusia-Ukraina telah dilakukan beberapa kali dan selalu menemui kebuntuan. Rusia mencari jalan damai dengan beberapa syarat dan Ukraina menolak.

Di antara beberapa syarat itu, Rusia meminta Ukraina mengakui secara resmi kontrol Rusia atas Krimea.

Rusia, menurut Scholz, telah salah perhitungan jika beranggapan bisa mengalahkan Ukraina dan menguasai wilayahnya.

"Jerman tidak mengakui reunifikasi Krimea dengan Rusia," tegas  Scholz, menambahkan bahwa Ukraina harus dapat melindungi kedaulatan dan kebebasannya.

Untuk yang kesekian kali  Scholz menegaskan lagi bahwa; "Rusia tidak boleh menang, Ukraina tidak boleh kalah."

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Konflik Memanas di Yaman Selatan, RI Dukung Saudi Gelar Konferensi Damai

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:16

Kuasai 51,57 Persen Hak Suara, Danantara Tetap Jadi Pemegang Saham Mayoritas Telkom

Kamis, 08 Januari 2026 | 10:03

Bank Raya Perkenalkan Kartu Digital Debit Visa di Momentum Tahun Baru 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:50

Investor di Asia Hati-hati Sikapi Gejolak Politik Global

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:36

Rencana Prabowo Bangun 1.100 Kampung Nelayan Tahun 2026

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:28

Kebijakan Chromebook Era Nadiem Rawan Dikriminalisasi

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Bukan Sejahtera, Rakyat Indonesia Bahagia karena Beriman!

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:27

Menlu AS akan Bertemu Pejabat Denmark Soal Akuisisi Greenland

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:21

Pertama di Indonesia, BRI Raih Sertifikasi TMMi Level 3

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:13

Swasembada Harus Berdampak pada Stabilitas Harga Pangan

Kamis, 08 Januari 2026 | 09:11

Selengkapnya