Berita

Menteri Transisi Ekologi Italia Roberto Cingolani/Net

Dunia

Menteri Italia: Sesuai Permintaan Rusia, Perusahaan Harus Membayar Gas Moskow dengan Rubel

SELASA, 03 MEI 2022 | 15:59 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Di saat sebagian besar negara memutuskan untuk menolak membayar gas Rusia dengan Rubel, Menteri Transisi Ekologi Italia Roberto Cingolani mengatakan hal sebaliknya kepada Politico pada Senin (2/5).

Dalam wawancaranya, Cingolani mengatakan bahwa perusahaan Italia harus "maju dan membayar dalam rubel" untuk gas Rusia, seperti yang diminta Moskow.  

Meskipun kementeriannya kemudian mengatakan bahwa pihaknya tidak mendukung langkah tersebut, 10 negara Uni Eropa dilaporkan berencana untuk melakukan hal yang sama.

“Saya pikir akan lebih baik untuk beberapa bulan, setidaknya, untuk mengizinkan perusahaan melanjutkan dan membayar dalam rubel, sementara kami memahami kerangka hukum dan implikasinya,” kata Cingolani, menambahkan bahwa dia menginginkan pengumuman yang cepat dan sangat jelas dari Komisi Eropa tentang apakah pengaturan seperti itu akan melanggar sanksi UE.

Italia bergantung pada Rusia untuk sekitar 40 persen dari impor gasnya, dan Cingolani mengatakan bahwa sementara perusahaan minyak dan gas tidak dapat mengambil risiko antara membayar dan melanggar sanksi, mereka juga tidak dapat mengambil risiko untuk tidak membayar sampai kontrak gas ditandatangani baru-baru ini.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada bulan Maret menuntut bahwa negara-negara “tidak bersahabat”, yaitu mereka yang mendukung sanksi yang dijatuhkan setelah serangan militer Rusia di Ukraina, harus membayar gas dalam mata uang nasional Rusia. Polandia dan Bulgaria telah terputus setelah mereka menolak permintaan ini.

Sementara itu Hongaria telah membuka rekening euro dengan Gazprombank Rusia untuk membeli gas Rusia. Pembayaran euro ini kemudian diubah menjadi rubel oleh bank, dan ditransfer ke pemasok gas di Rusia, memenuhi kontrak.  

Pejabat pemerintah Hongaria Gergely Gulyas mengatakan kepada radio publik pada hari Minggu bahwa sembilan negara Uni Eropa lainnya sedang mempersiapkan skema pembayaran yang sama dan tidak mengumumkannya secara terbuka.

Sebuah laporan oleh Bloomberg pekan lalu mengklaim bahwa empat negara Uni Eropa telah membayar gas dengan mekanisme ini.

Tidak jelas apakah pengaturan ini melanggar sanksi UE terhadap Rusia, karena pembeli Eropa secara teknis tidak mengirim rubel ke Rusia.  

Komisaris Energi UE Kadri Simson mengatakan kepada Politico bahwa komisi tersebut akan mengeluarkan panduan yang lebih rinci tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan perusahaan dalam kerangka sanksi sesegera mungkin.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

UPDATE

Menag Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:05

Baru Kantongi 100 Ribu KTP, Noer Fajriensyah Ngebet Maju Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 02:02

Politikus Perempuan di DPR Diprediksi Bertambah 10 Orang

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:29

PDIP Tancap Gas Godok Nama-Nama Calon di Pilkada 2024

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:26

Pemprov DKI Tak Serius Sediakan TPU di Kepulauan Seribu

Selasa, 07 Mei 2024 | 01:00

Subholding Pelindo Siap Kelola Area Pengembangan I Bali Maritime Tourism Hub

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:40

Ridwan Kamil-Bima Arya Berpeluang Dipromosikan 3 Parpol Besar di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:32

DPRD DKI Terus Dorong Program Sekolah Gratis Direalisasikan

Selasa, 07 Mei 2024 | 00:24

Buku "Peta Jalan Petani Cerdas" Panduan Petani Sukses Dunia Akhirat

Senin, 06 Mei 2024 | 23:59

Popularitas Jokowi dan Gibran Tetap Tinggi Tanpa PDIP

Senin, 06 Mei 2024 | 23:11

Selengkapnya