Aksi buruh di depan KPU RI/RMOL
Gelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, ratusan buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan organisasi buruh lainnya menuntut agar pelaksanaan pemilu berjalan jujur dan adil, serta menolak politik uang.
Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Buruh, Said Iqbal saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu siang (1/5).
Said mengatakan, pelaksanaan Hari Buruh Internasional atau biasa dikenal sebagai May Day tahun pada 1 Mei kali ini dilakukan demonstrasi dengan jumlah yang terbatas karena menjelang perayaan Idulfitri.
"Oleh karena itu, sekitar 200 hingga 300 orang dari Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang sebagian juga dari Bekasi hadir pada hari ini. May Day pada hari ini diorganisir oleh Partai Buruh bersama 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia," ujar Said kepada wartawan, Minggu siang (1/5).
Said menjelaskan, perayaan May Day tahun ini sengaja dilakukan di depan Gedung KPU RI. Karena menurutnya, bagi buruh, petani, nelayan, guru honorer, dan lainnya, pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024 menjadi penting.
"Kami kaum buruh klas pekerja, petani, nelayan dsb ingin memastikan bahwa wakil-wakil yang terpilih di dalam Pemilu 2024 nanti baik legislatif, maupun eksekutif, terutama presiden, adalah orang-orang yang punya keberpihakan kepada klas pekerja atau kaum buruh," kata Said.
Oleh karena itu, pada kesempatan May Day ini, Partai Buruh mendesak KPU untuk melaksanakan Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil).
"Pemilu yang tidak jujur dan adil akan menghasilkan anggota legislatif DPR, DPD, DPRD yang tidak akan berpihak kepada kaum-kaum yang terpinggirkan atau kaum buruh klas pekerja. Oleh karena itu dibutuhkan pemilu yang jujur dan adil," terang Said.
Selain itu, Partai Buruh dan organisasi buruh lainnya mendesak KPU untuk menolak politik uang. Said mengaku, tidak setuju dengan slogan "ambil uangnya, jangan pilih orangnya".
"Itu adalah mendidik korupsi, sifat koruptif kepada rakyat dan kaum buruh. Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh akan mengkampanyekan tolak politik uang," tegas Said.
KPU pun diminta untuk berani mendiskualifikasi bila ditemui politik uang di dalam pemilu nantinya. Karena, pemilu yang curang, menggunakan politik uang, akan menghasilkan anggota legislatif, pemerintahan atau presiden yang koruptif.
"Maka akan muncul produk-produk UU yang koruptif, yang hanya mementingkan kepentingan pemilik modal, Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah satu produk yang menurut kami adalah produk yang penuh dengan koruptif, sehingga merugikan buruh," jelas Said.
