Antrean panjang para pemudik di Pelabuhan Merak/Net
Kemacetan yang terjadi di ruas utama Jalan tol Trans Jawa dan Pelabuhan Merak hingga Sabtu (30/4) menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakefektifan pemerintah menghadapi lonjakan mudik pada 2022 ini.
Begitu pendapat Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaifullah Tamliha, melihat sejumlah kebijakan pemerintah dalam menyiapkan langkah antisipasi mudik Idulfitri 1443 Hijriah.
"Sebelum musim mudik tiba, Komisi V DPR telah meminta Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Korlantas Polri untuk mengantisipasi arus mudik 2022 yang sejak awal diprediksi akan jauh meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya," ujar Syaifullah dalam keterangannya, Sabtu (30/4).
Politikus PPP ini tak memungkiri animo yang begitu tinggi dari masyarakat untuk mudik yang akhirnya kembali diperbolehkan pemerintah pada tahun ini, mengingat selama dua tahun terakhir ada larangan dari pemerintah karena gelombang pandemi Covid-19.
"Namun tampaknya pemerintah kurang antisipatif, terbukti panjangnya kemacetan di jalan tol, nontol, hingga akses ke pelabuhan. Hingga H-2 ini pun kemacetan terjadi di mana-mana," sesalnya.
Walaupun sudah terlambat, Syaifullah menyarankan pemerintah memberikan solusi di setiap kemacetan. Sebagai contoh di Pelabuhan Merak. Penumpukan kendaraan bermotor yang ingin berangkat ke Sumatera melalui kapal feri seharusnya bisa dilakukan dengan skema tertentu.
"Pemerintah bisa segera menambah armada kapal feri dengan mendatangkan kapal dari daerah lain ke pelabuhan Merak-Bakauheni yang menjadi pusat kemacetan saat ini dan pelabuhan lainnya," sarannya.
Lebih spesifik, Syaifullah menyarankan Kemenhub memprioritaskan kendaraan roda dua, karena umumnya bekal makanan mereka terbatas sehingga akan kewalahan jika sampai antre selama 5 hingga 7 jam di pelabuhan.
"Namun dengan tetap secara berkala juga melayani kendaraan roda empat, atau solusi-solusi lainnya yang dibutuhkan di lapangan," demikian Syaifullah.
