Berita

Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano/Net

Nusantara

Demi Pemerataan Kesejahteraan, Walikota Jayapura Dukung Papua Dimekarkan

JUMAT, 29 APRIL 2022 | 18:37 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano mendukung pemekaran Papua. Menurutnya, pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Benhur menilai, pemekaran Papua ini harus ditetapkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh, sehingga DOB harus segera diwujudkan.

“Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat," ucapnya beberapa waktu lalu saat menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Jayapura.


Di sisi lain, pembentukan DOB atau pemekaran Papua dikatakan Benhur, diharapkan juga bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju ekonomi, pendidikan dan kesehatannya serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga semakin baik.

"Dengan DOB, pembagian wilayah merata, sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya tertumpuk pada ibukota provinsi di Papua," tambah Benhur.

Lebih lanjut, ia berharap, rencana DOB bisa terwujud dengan segera dilakukan pemekaran Papua menjadi 3 provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah

Benhur menambahkan, Jayapura sebagai daerah Ibukota Provinsi Papua yang dipimpinnya, memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa dan sangat heterogen. Kondisi Jayapura sangat padat dengan menumpuknya masyarakat di ibukota provinsi.

"Pemberian dana Otonomi Khusus kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam 5 program besar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya, maka dengan visi kita membangun dari kampung ke kota dan kami bagi habis dana Otsus ini untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI," ungkap Benhur.

Terkait penolakan atas rencana pemekaran Papua, kata Benhur merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti kita.

Meski demikian,  Benhur menegaskan, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat, melihat bagaimana Papua ini harus maju dan sejahtera.

"Karena itu saya mengajak kita semua masyarakat Papua untuk mendukung DOB, karena kebijakan pemerintah pusat tidak untuk menyengsarakan rakyatnya, tapi bagaimana memajukan rakyatnya supaya maju di segala bidang," tandas Benhur.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya