Berita

Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano/Net

Nusantara

Demi Pemerataan Kesejahteraan, Walikota Jayapura Dukung Papua Dimekarkan

JUMAT, 29 APRIL 2022 | 18:37 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano mendukung pemekaran Papua. Menurutnya, pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Benhur menilai, pemekaran Papua ini harus ditetapkan, mengingat jumlah penduduk Papua yang cukup banyak dan daerah-daerah terisolir yang terjauh, sehingga DOB harus segera diwujudkan.

“Saya mendukung pemekaran Papua, guna pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat," ucapnya beberapa waktu lalu saat menerima Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI di Jayapura.


Di sisi lain, pembentukan DOB atau pemekaran Papua dikatakan Benhur, diharapkan juga bisa mendorong agar daerah-daerah yang dimekarkan menjadi lebih maju ekonomi, pendidikan dan kesehatannya serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga semakin baik.

"Dengan DOB, pembagian wilayah merata, sehingga provinsi bisa berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing, jangan hanya tertumpuk pada ibukota provinsi di Papua," tambah Benhur.

Lebih lanjut, ia berharap, rencana DOB bisa terwujud dengan segera dilakukan pemekaran Papua menjadi 3 provinsi yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan Tengah

Benhur menambahkan, Jayapura sebagai daerah Ibukota Provinsi Papua yang dipimpinnya, memiliki jumlah penduduk 362.998 jiwa dan sangat heterogen. Kondisi Jayapura sangat padat dengan menumpuknya masyarakat di ibukota provinsi.

"Pemberian dana Otonomi Khusus kepada Kota Jayapura ini sangat kecil, kami susah untuk membagi ke dalam 5 program besar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan lainnya, maka dengan visi kita membangun dari kampung ke kota dan kami bagi habis dana Otsus ini untuk melayani masyarakat yang sangat heterogen di Kota Jayapura dalam bingkai NKRI," ungkap Benhur.

Terkait penolakan atas rencana pemekaran Papua, kata Benhur merupakan hal yang wajar di negara demokrasi seperti kita.

Meski demikian,  Benhur menegaskan, keputusan terakhir ada di pemerintah pusat, melihat bagaimana Papua ini harus maju dan sejahtera.

"Karena itu saya mengajak kita semua masyarakat Papua untuk mendukung DOB, karena kebijakan pemerintah pusat tidak untuk menyengsarakan rakyatnya, tapi bagaimana memajukan rakyatnya supaya maju di segala bidang," tandas Benhur.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Teknik Klasik, Kaitkan Prabowo dengan Teror Aktivis

Kamis, 02 April 2026 | 14:02

Kepala BNPB hingga BMKG Turun Langsung ke Lokasi Gempa di Sulut dan Malut

Kamis, 02 April 2026 | 13:59

TEBE Siap Tebar Dividen Rp200,46 Miliar, Cek Jadwal Lengkapnya

Kamis, 02 April 2026 | 13:51

Penerapan WFH di DKI Bisa Jadi Contoh Penghematan BBM

Kamis, 02 April 2026 | 13:40

Awas Penunggang Gelap Gelar Operasi Senyap Jatuhkan Prabowo Lewat Kasus Aktivis KontraS

Kamis, 02 April 2026 | 13:33

Kemkomdigi Tunggu Itikad Baik Youtube dan Meta Patuhi PP Tunas

Kamis, 02 April 2026 | 13:20

Trump akan Tarik Pasukan, Tanda Amerika Kalah Perang Lawan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

Demi AI, Oracle PHK 30.000 Karyawan Lewat Email

Kamis, 02 April 2026 | 13:19

ASN Diwanti-wanti WFH Bukan Libur Panjang

Kamis, 02 April 2026 | 13:15

Aksi Heroik Sugianto Bikin Prabowo Bangga, Diganjar Penghargaan Presiden Korsel

Kamis, 02 April 2026 | 13:09

Selengkapnya