Berita

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga/RMO

Politik

Jamiludin Ritonga: Kalau Pemerintah Lambat Bayar Utangnya, Keuangan BUMN Makin Parah

KAMIS, 28 APRIL 2022 | 16:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus segera melunasi utangnya yang terus membengkak kepada BUMN. Pelunasan itu diperlukan agar cash flow keuangan BUMN dapat dijaga. Tanpa cash flow yang seimbang, akan semakin banyak BUMN yang oleng.

Begitu yang dikatakan pengamat politik Jamiluddin Ritonga ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/4).

"Bukan rahasia umum lagi, banyak BUMN yang keuangannya tidak sehat. Kalau pemerintah lambat membayar utangnya, sudah pasti keuangan BUMN akan semakin parah,” ucap Jamiluddin.


Jamiludin menjelaskan bahwa selama ini BUMN mendapatkan tugas berat dari pemerintah untuk pembangunan sejumlah infrastruktur.

Atas dasar itu, Jamiludin berpendapat, pemerintah perlu menyuntik dana dengan membayarkan utang-utangnya kepada BUMN. Dengan demikian,  sejumlah perusahaan milik pemerintah itu tidak oleng.

"Apalagi banyak BUMN yang dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Mereka "dipaksa" membangun jalan tol di daerah yang secara bisnis tidak menguntungkan. BUMN ini dalam keadaan terpaksa harus membangun jalan tol dengan dana pinjaman,” katanya.

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, kalau pemerintah meminjam ke BUMN dan BUMN sendiri dalam membangun infrastruktur harus meminjam, tentu hal itu akan semakin memberatkan BUMN.

"Akibatnya, akan semakin banyak BUMN yang tidak sehat keuangannya. Hal ini tentu membahyakan BUMN secara keseluruhan, termasuk tentunya bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

"Karena itu, pemerintah harua dalam waktu singkat menyelesaikan utangnya kepada BUMN. Hanya dengn cara itu pemerintah sudah menjaga eksistensi BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi negara,” demikian Jamiluddin.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya