Berita

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga/RMO

Politik

Jamiludin Ritonga: Kalau Pemerintah Lambat Bayar Utangnya, Keuangan BUMN Makin Parah

KAMIS, 28 APRIL 2022 | 16:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus segera melunasi utangnya yang terus membengkak kepada BUMN. Pelunasan itu diperlukan agar cash flow keuangan BUMN dapat dijaga. Tanpa cash flow yang seimbang, akan semakin banyak BUMN yang oleng.

Begitu yang dikatakan pengamat politik Jamiluddin Ritonga ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/4).

"Bukan rahasia umum lagi, banyak BUMN yang keuangannya tidak sehat. Kalau pemerintah lambat membayar utangnya, sudah pasti keuangan BUMN akan semakin parah,” ucap Jamiluddin.


Jamiludin menjelaskan bahwa selama ini BUMN mendapatkan tugas berat dari pemerintah untuk pembangunan sejumlah infrastruktur.

Atas dasar itu, Jamiludin berpendapat, pemerintah perlu menyuntik dana dengan membayarkan utang-utangnya kepada BUMN. Dengan demikian,  sejumlah perusahaan milik pemerintah itu tidak oleng.

"Apalagi banyak BUMN yang dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Mereka "dipaksa" membangun jalan tol di daerah yang secara bisnis tidak menguntungkan. BUMN ini dalam keadaan terpaksa harus membangun jalan tol dengan dana pinjaman,” katanya.

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, kalau pemerintah meminjam ke BUMN dan BUMN sendiri dalam membangun infrastruktur harus meminjam, tentu hal itu akan semakin memberatkan BUMN.

"Akibatnya, akan semakin banyak BUMN yang tidak sehat keuangannya. Hal ini tentu membahyakan BUMN secara keseluruhan, termasuk tentunya bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

"Karena itu, pemerintah harua dalam waktu singkat menyelesaikan utangnya kepada BUMN. Hanya dengn cara itu pemerintah sudah menjaga eksistensi BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi negara,” demikian Jamiluddin.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya