Berita

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga/RMO

Politik

Jamiludin Ritonga: Kalau Pemerintah Lambat Bayar Utangnya, Keuangan BUMN Makin Parah

KAMIS, 28 APRIL 2022 | 16:05 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus segera melunasi utangnya yang terus membengkak kepada BUMN. Pelunasan itu diperlukan agar cash flow keuangan BUMN dapat dijaga. Tanpa cash flow yang seimbang, akan semakin banyak BUMN yang oleng.

Begitu yang dikatakan pengamat politik Jamiluddin Ritonga ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (28/4).

"Bukan rahasia umum lagi, banyak BUMN yang keuangannya tidak sehat. Kalau pemerintah lambat membayar utangnya, sudah pasti keuangan BUMN akan semakin parah,” ucap Jamiluddin.


Jamiludin menjelaskan bahwa selama ini BUMN mendapatkan tugas berat dari pemerintah untuk pembangunan sejumlah infrastruktur.

Atas dasar itu, Jamiludin berpendapat, pemerintah perlu menyuntik dana dengan membayarkan utang-utangnya kepada BUMN. Dengan demikian,  sejumlah perusahaan milik pemerintah itu tidak oleng.

"Apalagi banyak BUMN yang dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya jalan tol. Mereka "dipaksa" membangun jalan tol di daerah yang secara bisnis tidak menguntungkan. BUMN ini dalam keadaan terpaksa harus membangun jalan tol dengan dana pinjaman,” katanya.

Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, kalau pemerintah meminjam ke BUMN dan BUMN sendiri dalam membangun infrastruktur harus meminjam, tentu hal itu akan semakin memberatkan BUMN.

"Akibatnya, akan semakin banyak BUMN yang tidak sehat keuangannya. Hal ini tentu membahyakan BUMN secara keseluruhan, termasuk tentunya bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

"Karena itu, pemerintah harua dalam waktu singkat menyelesaikan utangnya kepada BUMN. Hanya dengn cara itu pemerintah sudah menjaga eksistensi BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi negara,” demikian Jamiluddin.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya