Berita

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Diluruskan Mahfud MD: Kita Perlu Pemimpin Kuat Tahun 2024 Bukan Karena yang Sekarang Gagal, Tapi Karena Harus Pemilu

KAMIS, 28 APRIL 2022 | 08:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan sejumlah pemberitaan yang dinilainya salah dalam mengartikan apa yang dia sampaikan. Pernyataan itu sendiri berkaitan tentang pemimpin ideal untuk 2024.

“Adalah pembuat hoax mereka menulis bahwa Menko Polhukam mengakui pemerintah sekarang lemah dan gagal sehingga kita menyerah,” ujar Mahfud lewat akun Twitter pribadinya, sesaat lalu, Kamis (28/4).

Mahfud lantas meluruskan. Kala itu, dia mengatakan bahwa tahun 2024 masyarakat memilih pemimpin baru karena pemilu tidak ditunda dan Presiden Jokowi sudah memberi kepastian tentang hal tersebut.


Untuk itu, Mahfud mengajak untuk mencari pemimpin yang kuat. Ajakan ini bukan karena pemimpin sekarang lemah dan gagal, tetapi karena harus diganti melalui Pemilu 2024 sesuai konstitusi.

Adapun dua masalah yang dihadapi bangsa adalah polarisasi ideologi dan merajalelanya korupsi. Kedua masalah ini, sambung Mahfud, adalah tantangan dari waktu ke waktu yang jadi masalah semua pemerintah.

“Ini sudah subur dan tak teratasi sejak SBY, Megawati, Gus Dur, Habibie. Kita perlu pemimpin kuat tahun 2024 bukan karena yang sekarang gagal, tapi karena harus pemilu,” tekannya lagi.

Lebih lanjut, Mahfud juga memastikan dirinya tidak pernah mengatakan TNI akan melakukan kudeta. Adapun yang disampaikan adalah tentang fenomena yang terjadi di Amerika Latin. Di sana, jika negara tidak bisa mengatasi perpecahan dan korupsi merajalela, maka militernya kudeta dengan dalih menyelamatkan negara.

“Di Indonesia jangan terjadi itu. Pemilu 2024 harus memilih strong leader karena yang sekarang harus diganti,” tegasnya.

Sementara mengenai keberhasilan, sejumlah survei dari lembaga independen menunjukkan bahwa kepercayaan publik masih tinggi. Seperti skor penegakan hukum naik dari 49,1 pada 2019 menjadi 64 pada Februari 2022.

“(Jadi) gagalnya di mana? Mau menyerah karena apa? Paling-paling pembuat hoax membuat hoax lagi dan bilang itu survai abal-abal,” tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya