Berita

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Diluruskan Mahfud MD: Kita Perlu Pemimpin Kuat Tahun 2024 Bukan Karena yang Sekarang Gagal, Tapi Karena Harus Pemilu

KAMIS, 28 APRIL 2022 | 08:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan sejumlah pemberitaan yang dinilainya salah dalam mengartikan apa yang dia sampaikan. Pernyataan itu sendiri berkaitan tentang pemimpin ideal untuk 2024.

“Adalah pembuat hoax mereka menulis bahwa Menko Polhukam mengakui pemerintah sekarang lemah dan gagal sehingga kita menyerah,” ujar Mahfud lewat akun Twitter pribadinya, sesaat lalu, Kamis (28/4).

Mahfud lantas meluruskan. Kala itu, dia mengatakan bahwa tahun 2024 masyarakat memilih pemimpin baru karena pemilu tidak ditunda dan Presiden Jokowi sudah memberi kepastian tentang hal tersebut.


Untuk itu, Mahfud mengajak untuk mencari pemimpin yang kuat. Ajakan ini bukan karena pemimpin sekarang lemah dan gagal, tetapi karena harus diganti melalui Pemilu 2024 sesuai konstitusi.

Adapun dua masalah yang dihadapi bangsa adalah polarisasi ideologi dan merajalelanya korupsi. Kedua masalah ini, sambung Mahfud, adalah tantangan dari waktu ke waktu yang jadi masalah semua pemerintah.

“Ini sudah subur dan tak teratasi sejak SBY, Megawati, Gus Dur, Habibie. Kita perlu pemimpin kuat tahun 2024 bukan karena yang sekarang gagal, tapi karena harus pemilu,” tekannya lagi.

Lebih lanjut, Mahfud juga memastikan dirinya tidak pernah mengatakan TNI akan melakukan kudeta. Adapun yang disampaikan adalah tentang fenomena yang terjadi di Amerika Latin. Di sana, jika negara tidak bisa mengatasi perpecahan dan korupsi merajalela, maka militernya kudeta dengan dalih menyelamatkan negara.

“Di Indonesia jangan terjadi itu. Pemilu 2024 harus memilih strong leader karena yang sekarang harus diganti,” tegasnya.

Sementara mengenai keberhasilan, sejumlah survei dari lembaga independen menunjukkan bahwa kepercayaan publik masih tinggi. Seperti skor penegakan hukum naik dari 49,1 pada 2019 menjadi 64 pada Februari 2022.

“(Jadi) gagalnya di mana? Mau menyerah karena apa? Paling-paling pembuat hoax membuat hoax lagi dan bilang itu survai abal-abal,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya