Berita

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Diluruskan Mahfud MD: Kita Perlu Pemimpin Kuat Tahun 2024 Bukan Karena yang Sekarang Gagal, Tapi Karena Harus Pemilu

KAMIS, 28 APRIL 2022 | 08:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meluruskan sejumlah pemberitaan yang dinilainya salah dalam mengartikan apa yang dia sampaikan. Pernyataan itu sendiri berkaitan tentang pemimpin ideal untuk 2024.

“Adalah pembuat hoax mereka menulis bahwa Menko Polhukam mengakui pemerintah sekarang lemah dan gagal sehingga kita menyerah,” ujar Mahfud lewat akun Twitter pribadinya, sesaat lalu, Kamis (28/4).

Mahfud lantas meluruskan. Kala itu, dia mengatakan bahwa tahun 2024 masyarakat memilih pemimpin baru karena pemilu tidak ditunda dan Presiden Jokowi sudah memberi kepastian tentang hal tersebut.

Untuk itu, Mahfud mengajak untuk mencari pemimpin yang kuat. Ajakan ini bukan karena pemimpin sekarang lemah dan gagal, tetapi karena harus diganti melalui Pemilu 2024 sesuai konstitusi.

Adapun dua masalah yang dihadapi bangsa adalah polarisasi ideologi dan merajalelanya korupsi. Kedua masalah ini, sambung Mahfud, adalah tantangan dari waktu ke waktu yang jadi masalah semua pemerintah.

“Ini sudah subur dan tak teratasi sejak SBY, Megawati, Gus Dur, Habibie. Kita perlu pemimpin kuat tahun 2024 bukan karena yang sekarang gagal, tapi karena harus pemilu,” tekannya lagi.

Lebih lanjut, Mahfud juga memastikan dirinya tidak pernah mengatakan TNI akan melakukan kudeta. Adapun yang disampaikan adalah tentang fenomena yang terjadi di Amerika Latin. Di sana, jika negara tidak bisa mengatasi perpecahan dan korupsi merajalela, maka militernya kudeta dengan dalih menyelamatkan negara.

“Di Indonesia jangan terjadi itu. Pemilu 2024 harus memilih strong leader karena yang sekarang harus diganti,” tegasnya.

Sementara mengenai keberhasilan, sejumlah survei dari lembaga independen menunjukkan bahwa kepercayaan publik masih tinggi. Seperti skor penegakan hukum naik dari 49,1 pada 2019 menjadi 64 pada Februari 2022.

“(Jadi) gagalnya di mana? Mau menyerah karena apa? Paling-paling pembuat hoax membuat hoax lagi dan bilang itu survai abal-abal,” tutupnya.

Populer

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Ketua Alumni Akpol 91 Lepas Purna Bhakti 13 Anggota

Minggu, 05 Mei 2024 | 17:52

Pj Gubernur Jabar Ingin Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Sempurna

Kamis, 02 Mei 2024 | 03:58

Kantongi Sertifikasi NBTC, Poco F6 Segera Diluncurkan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:24

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Terobosan Baru, Jaringan 6G Punya Kecepatan hingga 100 Gbps

Selasa, 07 Mei 2024 | 12:05

172 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiah Serentak Gelar Aksi Bela Palestina Kutuk Israel

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:54

Usai Terapkan Aturan Baru, Barang Kiriman TKI yang Tertahan di Bea Cukai Bisa Diambil

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:37

MK Dalami Pemecatan 13 Panitia Pemilihan Distrik di Puncak Papua ke Bawaslu dan KPU

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:29

Tentara AS dan Pacarnya Ditahan Otoritas Rusia

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:18

Kuasa Pemohon dan Terkait Sama, Hakim Arsul: Derbi PHPU Seperti MU dan City

Selasa, 07 Mei 2024 | 11:11

Duet PDIP-PSI Bisa Saja Usung Tri Risma-Grace Natalie di Pilgub Jakarta

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:56

Bea Cukai Bantah Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:37

Pansel Belum Terbentuk, Yenti: Niat Memperkuat KPK Gak Sih?

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:35

Polri: Gembong Narkoba Fredy Pratama Kehabisan Modal

Selasa, 07 Mei 2024 | 10:08

Selengkapnya