Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/Net
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah telah memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor untuk seluruh bahan baku minyak goreng, dan minyak goreng.
Adapun produk yang dilarang untuk ekspor oleh pemerintah antara lain, Crude Palm Oil (CPO), Red Palm Oil (RPO) Refined, Bleached, Deodorized (RBD) Palm Olein, Palm Oil Mill Effluent (POME), dan used cooking oil.
Airlangga menuturkan kebijakan tersebut dikeluarkan untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia, lantaran selama ini minyak goreng mengalami kelangkaan, dan harga jual yang tinggi di pasaran.
"Sekali lagi bapak presiden memperhatikan kepentingan masyarakat dan bapak presiden kembali komit bahwa rakyat Indonesia adalah prioritas utama dari kebijakan-kebijakan pemerintah,†kata Airlangga dalam keterangan persnya secara virtual, Rabu (28/4).
Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk memastikan bahwa produk CPO dapat diberikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah hingga harganya Rp.14ribu perliter terutama di pasar-pasar tradisional, dan untuk kebutuhan UMK.
"Kebijakan tersebut akan akan berlaku sekali lagi ditegaskan tanggal 28 April malam ini pukul 00.00 WIB. Dan ini akan berlaku sampai harga minyak curah bisa dicapai di Rp.14ribu perliter,†tegasnya.
Terkait dengan pelaksanaan dan implementasi kebijakan tersebut, Airlangga menuturkan akan tetap sama dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yaitu pengawasan pelarangan ekspor dilakukan oleh bea dan cukai, dan untuk pelaksanaan distribusi hasil CPO hasil produk turunannya.
“Tentu kalau ada pelanggaran akan ditindak tegas karena satgas pangan beacukai kepolisian akan terus mengawasi demikian dengan kemendag,†tutupnya.
