Pembangunan Kantor KPUD Dipangkas, Anggaran Pemilu 2024 Bisa Kurang dari Rp 76 Triliun

Kebutuhan anggaran Pemilu Serentak 2024 bakal lebih rendah dari yang direncanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni di bawah Rp 76 triliun.

Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat menerangkan, pihaknya hingga kini masih mengkaji sejumlah pos anggaran yang bisa diefisiensi.

"Angkanya belum, kita fokus ke tahapan. Habis (pembahasan) tahapan nanti kita ke anggaran, dan anggaran sudah kita kaji terus sampai berapa sih anggaran yang bisa kita efisiensi," ujar Yulianto dalam temu media pada Selasa kemarin (26/4).

Yulianto mengurai, salah satu contoh pos anggaran yang tengah di dalami KPU adalah terkait rencana anggaran untuk membangun dan revitalisasi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

"Kan ada beberapa kantor KPUD yang butuh perawatan harus tetap dianggarkan. Enggak mungkin akan dinolkan. Prinsipnya kita bisa efisiensi," paparnya.

Untuk mengefisiensi anggaran pembangunan kantor KPUD, Yulianto memastikan pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk penyediaan tanah dan lain-lain.

"Kita kurangi perbaikan gedung, pembelian tanah beberapa kabupaten/kota, provinsi yang sebenarnya sudah kita alokasikan. Nanti kita kerja sama difasilitasi pemda setempat," ucapnya.

"Prinsipnya kita bisa efisiensi sambil Kemendagri kemarin bersedia menginstruksikan untuk fasilitasi sarana prasarana KPU Kabupaten/Kota maupun KPU Provinsi," demikian Yulianto.